MUHAMMADIYAH.OR.ID, JAKARTA – Saat ini menurut Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Abdul Mu’ti terdapat dua masalah pendidikan di Indonesia yang mendesak untuk segera diselesaikan.
Masalah pertama adalah tidak meratanya akses untuk mendapatkan pendidikan, terlebih ketika melihat data angka partisipasi di tingkat dasar, menengah, dan tinggi. Hal ini memerlukan kerja serius untuk segera dituntaskan.
“Kita memang harus bekerja serius untuk memberikan kesempatan kepada anak-anak bangsa di manapun mereka berada, apapun kondisinya untuk bisa mendapatkan hak pendidikan,” kata Mu’ti pada Jum’at (13/9) di Jakarta.
Terkait dengan pemerataan akses pendidikan menurut Guru Besar Bidang Pendidikan Agama Islam ini, bahwa pemerataan pendidikan merupakan amanat dari konstitusi. Oleh karena itu pemerintah memiliki kewajiban untuk merealisasikannya.
Masalah yang kedua adalah kesenjangan mutu pendidikan. Mu’ti memetakan realitas kondisi mutu dunia pendidikan Indonesia menjadi tiga, yaitu yang serba terbatas, sedang-sedang saja, dan pendidikan yang sudah elitis.
“Jadi kalau kita buat penyederhanaan itu ada yang elite dan ada yang alit,” ungkap Mu’ti.
Berkaca dari pengalamannya selama di Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M), Mu’ti menjelaskan dari delapan indikator yang ditetapkan, sebagian besar mutu pendidikan di Indonesia masih berada di level B.
“Di level B itu yang persentasenya paling banyak, A itu yang sebagian kecil, dan yang C atau yang tidak terakreditasi itu juga sebagian kecil,” katanya.
Delapan standar yang ditetapkan itu meliputi Standar Isi, Standar Proses, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan, Standar Penilaian
Sementara itu, untuk mengangkat yang B ke level A dan yang C ke level B menurutnya bukan suatu pekerjaan yang mudah. Bahkan dia menyebut itu tidak mungkin dikerjakan sendiri oleh Kemendikbud Ristek.
Mu’ti memetakan, saat ini jumlah institusi pendidikan di Indonesia yang paling banyak adalah di TK atau PAUD, Sekolah Dasar dan Menengah. Menurutnya ini jumlah yang wajar. Namun nahasnya, banyak masyarakat Indonesia yang hanya mengenyam pendidikan sampai tingkat SD atau Sekolah Menengah.
Di sisi lain, Indonesia sebentar lagi akan menghadapi bonus demografi. Artinya perlu adanya penyiapan sumber daya manusia yang unggul dan maju, dan itu kuncinya ada pada pendidikan yang mereka dapatkan.
