MUHAMMADIYAH.OR.ID, JAKARTA – Ketua Majelis Dikdasmen dan Pendidikan Non-Formal (PNF) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Didik Suhardi menyoroti masalah PPPK pada guru di sekolah swasta.
Tak bisa dipungkiri program Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) guru menuai banyak pro dan kontra. Salah satunya adalah diterima guru-guru dari sekolah swasta yang kemudian dipindahkan ke sekolah negeri.
Kejadian ini menjadi ironi di sekolah swasta, termasuk di sekolah Muhammadiyah yang kehadirannya sejak awal untuk membuka akses seluas-luasnya bagi putra dan putri bangsa Indonesia supaya dapat mengenyam pendidikan yang setara.
“Di Muhammadiyah ada sekitar 10 ribuan guru-guru terbaik yang diambil melalui program PPPK yang selanjutnya masuk ke sekolah negeri,” ungkapnya pada Jumat (2/8) dalam acara yang digelar RRI.
Didik menekankan, sejak awal kelahiran sekolah Muhammadiyah dan sampai sekarang tetap memegang komitmen sebagai penyelenggara pendidikan yang inklusif untuk semua, tanpa terkecuali.
Di sekolah-sekolah Muhammadiyah, semua peserta didik diterima dengan baik semata untuk memberikan akses kesuksesan di masa depan yang lebih baik. Terlebih bagi anak-anak dari keluarga yang kurang beruntung.
“Artinya semua diberikan kesempatan untuk meraih masa depan yang gemilang,” ungkap Didik.
Didik juga menyoroti terjadinya inflasi yang berdampak serius bagi sekolah swasta, yang itu tidak semua sekolah negeri mengalaminya. Sekolah-sekolah swasta harus memutar otak lebih keras untuk tetap menyediakan berkualitas dengan biaya terjangkau.
“Sekolah swasta merasakan betul dampak inflasi yang selalu naik,” katanya.
Inflasi ini menimbulkan paradok di sekolah-sekolah swasta, di mana tetap ingin menyediakan layanan pendidikan bagi putra-putri bangsa Indonesia yang terjangkau, unggul, dan berkemajuan, namun di sisi lain dibenturkan dengan kenyataan bahwa inflasi terus membuntutinya.
