MUHAMMADIYAH.OR.ID, YOGYAKARTA – Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Agung Danarto menyampaikan, Muhammadiyah berkomitmen menjadikan Indonesia sebagai negara maju, adil, aman, bermartabat, berdaulat, dan sejahtera.
Dalam siaran pers yang diterima redaksi muhammadiyah.or.id pada Kamis (1/2), Agung Danarto dalam Refreshing Al Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK) bagi seluruh dosen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) menyebut, komitmen tersebut merupakan aktualisasi dari Darul Ahdi Wa Syahadah.
Dia menjelaskan, konsep Negara Pancasila Darul Ahdi Wa Syahadah merupakan hasil keputusan dari Muktamar ke-47 Muhammadiyah di Makassar. Keputusan ini bukan suatu yang baru bagi Muhammadiyah, sebab sudah pemahaman tersebut sudah ada sejak lama.
Muhammadiyah mengaktualisasikan pandangan tersebut menggunakan dua metode atau cara yaitu jalur politik praktis dan dakwah kemasyarakatan. Untuk metode yang pertama – jalur politik praktis dijalankan oleh kader-kader Muhammadiyah.
Meski Muhammadiyah bukan sebagai partai politik, tapi Muhammadiyah tidak membatasi kadernya yang potensial untuk mengaktualisasi darul ahdi wa syahadah melalui jalur politik yang sesuai dengan kemampuannya. Muhammadiyah juga tidak memandang jalur politik sebagai jalan yang nista dan harus dijauhi.
Posisi tegas ini diambil oleh Muhammadiyah menurut Agung sudah tepat, karena memiliki landasan di khittah-khittah. “Cuma karena berdasarkan pengalaman dan perjalanannya, Muhammadiyah memilih perjuangan lewat kemanusiaan, bukan pada politik,” kata Agung.
“Walaupun semangat antusiasme orang Muhammadiyah ke politik cukup tinggi, tapi Muhammadiyah berusaha untuk menjaga organisasinya harus netral, tidak main politik. Warga dan kader Muhammadiyah kalau mau main politik silahkan. Karena secara paham keagamaan itu juga termasuk jalur perjuangan,” sambungnya.
Oleh karena itu, Agung meminta supaya secara organisasi Muhammadiyah jangan ditarik-tarik untuk masuk dalam arena politik praktis termasuk ke Pemilu 2024 ini. Sebab seperti tahun-tahun sebelumnya Muhammadiyah memposisikan diri sebagai organisasi dakwah yang netral aktif dalam urusan politik praktis.
