MUHAMMADIYAH.OR.ID, YOGYAKARTA – Pembentukan kebijakan publik yang ideal bukan hanya berasal dari good governance, tapi juga dari keterlibatan masyarakat sipil dalam memantau dan mengawal arah suatu kebijakan.
Peran kebangsaan yang partisipatif ini menurut Ketua PP Muhammadiyah, M. Busyro Muqoddas, telah menjadi tradisi yang dilaksanakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah sejak organisasi ini berdiri. Karenanya, dia mendorong pengembangan partisipasi ini oleh lembaga terkait, yakni Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP).
“Muhammadiyah sudah memulai menerapkan konsep ini sejak 112 tahun yang lalu, dan akan terus berlanjut. Karena, variabel negara terutama variabel politik praktis itu sangat cepat berubah. Lain halnya dengan Muhammadiyah yang insyaAllah akan selalu konsisten, karena yang diupayakan juga merupakan bagian dari amanah Allah,” ujarnya.
Pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) LHKP PP Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Ahad (1/10), Busyro juga menilai perlunya advokasi terkait kebijakan publik secara menyeluruh yang menjangkau hingga ke lembaga-lembaga di daerah sebagai bentuk upaya membantu pemerintah mewujudkan good governance dan demokrasi yang sehat.
“Maka dari itu, LHKP PP Muhammadiyah juga perlu melakukan sinergi dengan berbagai lembaga di luar Muhammadiyah, baik itu dari sektor pendidikan, penelitian, maupun LSM. Masing-masing diantara mereka memiliki kekayaan yang tidak kita miliki, dan dapat melengkapi hal-hal yang dianggap masih kurang di Muhammadiyah,” imbuhnya.
Terkait hasil Rakernas sendiri, menurut Busyro penting untuk menerjemahkan agenda strategis pasca Muktamar ke-48 di Surakarta. Terutama agar LHKP dapat menampilkan advokasi kebijakan publik yang sarat dengan nilai-nilai utama ajaran Islam.
“Islam merupakan agama yang berintegritas, memiliki harga diri yang tinggi. Namun Islam juga tidak ‘mahal’, kita harus tetap ramah terhadap lingkungan sekitar dan mengimplementasikan tafsir dari surat Al-Ma’un dengan lebih komprehensif dan elaboratif,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua LHKP PP Muhammadiyah, Ridho Al-Hamdi menyebut jika LHKP akan mengawal isu politik kebangsaan sampai ke tingkat daerah. Ia juga menegaskan bahwa LHKP mendorong kader-kader yang matang, bervisi Al-Ma’un, dan berwawasan lingkungan untuk terjun langsung dalam kontestasi politik.
“Keputusan ini merupakan hasil sidang beberapa komisi di LHKP, sehingga harapannya kita dapat menjadi manusia ekologis dan dapat melanjutkan teologi dari surat Al-Ma’un. Ini juga sesuai dengan agenda dari LHKP, yang mana sebagian diantaranya adalah program pengawalan isu kebijakan publik termasuk isu sumber daya alam,” ungkapnya.
“Kita anggap ini sebagai ijtihad politik Muhammadiyah. Tentu ini juga merupakan usaha agar kita dapat bersikap bijaksana terhadap kader-kader kita yang ingin berkhidmat di politik kebangsaan,” pungkas Ridho. (afn)
