MUHAMMADIYAH.OR.ID, YOGYAKARTA – Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) ‘Aisyiyah, Salmah Orbayinah menegaskan dukungan kepada kader-kader ‘Aisyiyah yang berani tampil dalam politik praktis.
Dukungan tersebut disampaikan Salmah pada (14/10) dalam agenda Konsolidasi Nasional PP ‘Aisyiyah bersama Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah (PWA). Dukungan tersebut sesuai dengan Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 616/KEP/I.0/B2023 tentang Ketentuan Pencalonan Anggota DPR RI, DPRD, dan DPD dari Lingkungan Persyarikatan Muhammadiyah.
“Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah sangat mendukung para kadernya untuk berpolitik praktis untuk menjadi calon legislatif baik DPR RI, DPRD, maupun DPD,” ungkap Salmah sebagaimana siaran pers yang diterima redaksi muhammadiyah.or.id.
“Tetapi bukan berarti ‘Aisyiyah menjalankan politik praktis, ‘Aisyiyah juga mendukung kadernya tetapi ‘Aisyiyah juga menjaga hubungan yang sama dengan semua partai politik,” tegas Salmah.
Menurut Salmah, Surat Keputusan dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang dikeluarkan tahun 2023 tersebut mengalami suatu lompatan yang luar biasa. Sebab jika dibandingkan dengan SK sebelumnya kader Muhammadiyah ‘Aisyiyah yang mencalonkan diri harus mundur dari kepengurusan.
Namun dalam peraturan yang baru ketika kader-kader ‘Aisyiyah mencalonkan diri sebagai caleg tidak harus mundur dari kepengurusan ‘Aisyiyah tetapi cukup non aktif dulu.
“Nanti setelah terpilih barulah kemudian mengundurkan diri dan nanti setelah selesai periodenya boleh kembali lagi ke ‘Aisyiyah,” terang Salmah.
Salmah menyampaikan, ‘Aisyiyah terus mendorong dan memberikan kesempatan agar perempuan bisa terlibat langsung dalam pesta politik dengan tetap menjaga prinsip kesantunan dan keberadaban.
“‘Aisyiyah berharap Pemilu 2024 menjadi ajang rekonsiliasi nasional dan mencegah terjadinya pembelahan politik yang potensial merusak integrasi bangsa. Pemimpin yang terpilih sesuai kompetensi dan memiliki keberpihakan kepada masyarakat.”
Lebih lanjut Salmah juga meminta para kader ‘Aisyiyah untuk dapat berperan aktif dalam pesta demokrasi bukan hanya dalam parpol ataupun menjadi caleg. Menurutnya masih banyak peran-peran lain yang harus dilakukan oleh para perempuan.
“Keterlibatan perempuan tentunya sangat penting dalam penyelenggaraan dan kepengawasan pemilu. Dari representasi perempuan di parlemen, representasi perempuan pada lembaga-lembaga penyelenggara pemilu, serta representasi keterlibatan perempuan dalam pengawasan partisipatif masyarakat masih perlu ditingkatkan kembali terutama di tahun 2024 nanti,” tandas Salmah.
