MUHAMMADIYAH.OR.ID, BANDUNG – Menjelang tahun politik 2024, Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir berpesan agar pimpinan di Persyarikatan tidak terjebak pada hiruk pikuk perpolitikan. Pasalnya Pasca Muktamar ke-48 lalu, Muhammadiyah mengemban banyak isu strategis yang menjadi fokus dan agenda gerakan.
Dalam forum Ideopolitor PWM Jawa Barat, Sabtu (12/8), Haedar mengingatkan bahwa sebagai organisasi besar, Muhammadiyah ibarat pesawat airbus yang tidak bisa bermanuver bebas seperti pesawat tempur. Manuver bebas bagi airbus hanya akan menyebabkan kecelakaan.
“Itu penting karena kalau sekali kita jebol, ya sudah,” ingatnya. Haedar menyebut jika hiruk pikuk politik bersifat dinamis, penuh manuver, kejutan dan temporer (tidak ada kawan/lawan abadi). Karena itu Muhammadiyah diharapkan untuk tidak terjebak.
“Saya sering ilustrasikan Muhammadiyah ini seperti pesawat komersial, beda dengan pesawat tempur. Kalau saya jadi pilot nggak berani saya bahwa airbus itu untuk manuver naik turun sebab (kalau turun) nggak bisa naik lagi. Maka harus cerdas, bijak, tegas, tapi juga pandai,” pesannya.
Dibutuhkan Pemimpin Persyarikatan yang Transformatif Hadapi Pemilu 2024
Untuk menghadapi tahun politik, Haedar menekankan pentingnya pemimpin transformatif yang menggerakkan umat pada hal-hal konstruktif yang menjadi perhatian Persyarikatan sesuai agenda Muktamar mewujudkan khairu ummah.
Mengutip konsep Al Mawardi dalam Kitab Al Ahkam Al Sulthaniyah, Haedar menyebut kepemimpinan yang menggerakkan memiliki dua dimensi, yakni menjalankan fungsi kenabian menegakkan nilai-nilai agama, sekaligus mengelola urusan dunia.
Penekanan kepemimpinan transformatif ini kata Haedar juga telah ditekankan dalam Pernyataan Pikiran Muhammadiyah Abad Kedua tentang gerakan pencerahan yang meniscayakan reorientasi pergerakan dengan berbagai macam pendekatan yang lebih konstruktif (lil muwajahah) dan bukan konfrontatif (lil mu’aradhah).
Untuk mengaktualisasikan agenda strategis yang tidak mudah itu, Haedar meminta untuk bersama-sama bergerak dan berta’awun di antara jaringan Persyarikatan, termasuk kolaborasi dengan siapapun. Setiap pimpinan di daerah juga diharapkan memiliki agenda prioritas riil yang wajib terwujud sesuai dengan kapasitasnya.
“Jangan sampai pemimpin itu dari podium ke podium retorikanya luar biasa tapi tidak menginjak bumi nyata, ceramahnya hebat, perdebatan fikihnya hebat, eh tahu-tahu amal usahanya ketinggalan, amaliah duniawiyahnya kurang,” ingat Haedar.
Di samping itu semua, Haedar mengingatkan jika perang ideologi juga cukup sengit di tataran global. Karena itu, pimpinan di Persyarikatan harus terus menggali pikiran resmi Muhammadiyah sekaligus terus mengasah pengetahuan dan keilmuannya agar tidak gagap dalam merespon fenomena baru.
“Maka diperlukan para pemimpin, pimpinan, dan kader Muhammadiyah yang terus mengupdate pemikiran-pemikiran itu karena dulu Muhammadiyah itu pelopor dalam berbagai pemikiran dan menjadi rujukan. Jangan sampai sekarang ini para pemimpin di Muhammadiyah kering pemikirannya apalagi kalau sudah kering pemikirannya, amalnya sedikit,” pesan Haedar. (afn)
