MUHAMMADIYAH.OR.ID, JAKARTA – Hadir dalam “FGD Human Capital Index” di Jakarta, Selasa (18/7), Wakil Ketua Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah dan Pendidikan Nonformal (Dikdasmen PNF) Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Alpha Amirrachman menyampaikan dua kritik mendasar terhadap kebijakan Kemendikbudristek.
Pertama soal kebijakan kurikulum Merdeka Belajar, dan kedua soal program Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Dua hal ini menurutnya perlu menjadi perhatian Kemendikbudristek jika ingin optimal dalam mengakselerasi pertumbuhan Human Capital Index.
Terkait kebijakan kurikulum Merdeka Belajar, Alpha menyebut kebijakan ini tidak efektif. Karena selain memberikan penekanan berlebihan pada project-based learning yang membebani guru dan siswa, eksibisi pada setiap pembelajaran juga memerlukan pembiayaan ekstra.
Sedangkan terkait PPPK, Alpha menyebut jika kebijakan ini kontraproduktif dengan tujuannya. Sebab, alih-alih mensejahterahkan guru honorer, banyak guru yang ikut PPPK malah bernasib tidak jelas.
Muhammadiyah dan NU bahkan disebut kehilangan 43 ribu guru akibat program ini. Karenanya, Alpha mendesak Kemendikbudristek untuk mengembalikan guru-guru dari sekolah swasta yang lulus program PPPK kembali mengajar di sekolah swasta asalnya.
Menurut Alpha, hal ini sangat dimungkinkan karena sejalan dengan UU ASN Nomor 5/2014 pasal 1 (2) memungkinkan pemerintah menempatkan ASN di lembaga non pemerintah. Disebutkan bahwa ASN baik PNS maupun PPPK “… diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji sesuai peraturan perundang-undangan.” Selanjutnya peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 1/2020 pasal 2 menyebutkan penugasan PNS terdiri atas: (1) Penugasan pada Instansi Pemerintah; (2) Penugasan khusus di luar Instansi Pemerintah; (3) Penugasan pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.
Ia mengingatkan terkait RDPU Aliansi Penyelenggara Pendidikan Indonesia (APPI) dengan Komisi X DPR pada 18 Januari 2022 yg meminta agar Kemendikbudristek mengembalikan guru-guru sekolah swasta yang lulus PPPK ke sekolah swasta asal. Besoknya 19 Januari Komisi X raker dengan Kemendikbudristek dan menyampaikan hal serupa, tercatat dalam lapsing berita acara yang ditanda tangani Mendikbudristek dan Ketua Komisi X DPR RI, namun sampai hari ini tidak ditindaklanjuti.
Menurutnya, peningkatan kualitas pendidikan dasar tidak bisa dilepaskan dengan tata kelola guru dan kasus mal policy PPPK ini berpotensi mempengaruhi upaya peningkatan kualitas pendidikan karena guru adalah ujung tombak pendidikan.
“Di tengah kisruh banyaknya guru-guru PPPK yang tidak mendapatkan formasi, saya kira ini bisa membantu memecahkan sebagian permasalahan ini,” imbuhnya.
Sementara itu, Sekretaris Umum Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia (MPK) Jopia J. A. Rory juga mengeluhkan permasalahan serupa. “Banyak guru-guru kami pindah ke sekolah negeri, dan ini mengganggu proses belajar-mengajar di sekolah-sekolah kami,” ujarnya.
Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudsitek Nunuk Suryani menyambut baik masukan-masukan dari para pemangku kepentingan organisasi penyelenggara pendidikan berbasis masyarakat dan berjanji akan melakukan peninjauan kebijakan.
Staf Khusus Wapres Gatot Prio Utomo berharap masukan-masukan ini dapat memperkaya khasanah kebijakan pendidikan di Indonesia dan menerima masukan dari peserta FGD untuk membentuk task force mengawal masukan-masukan yang diberikan peserta FGD yang mewakili di antaranya LP Ma’arif NU, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Pusat Studi Pendidikan Kebijakan (PSPK), dan Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G). Acara FGD ini sendiri diselenggarakan oleh Staf Khusus Wakil Presiden Gatot Prio Utomo bekerjasama dengan NU Circle. (afn)
