MUHAMMADIYAH.OR.ID, YOGYAKARTA – Dalam rangka menyempurnakan pembangunan Museum Muhammadiyah, Pimpinan Pusat Muhammadiyah menandatangani perjanjian kerja sama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Republik Indonesia.
Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Pembangunan Museum Muhammadiyah Tahap III tersebut merupakan landasan payung hukum antara Kemendikbudristek dengan Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam pemberian Bantuan Pemerintah (BANPEM).
Bertempat di Museum Muhammadiyah, komplek Universitas Ahmad Dahlan pada Kamis sore (16/3), penandatanganan dilakukan Bendahara PP Muhammadiyah, Drs. H. Marpuji Ali, M.Si dengan M. Ridwan Natsir M, ST., M.S.M., selaku Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pelindungan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kemendikbudristek RI.
Direktur Pelindungan Kebudayaan, Judi Wahjudin, dalam kesempatan ini menyampaikan bahwa Museum Muhammadiyah harus menyusun program karena telah melalui tahap riset.
“Pembangunan Museum Muhammadiyah merupakan ruang inklusif, ruang dialog, dan ruang edukasi. Museum Muhammadiyah sudah melalui tahap riset sehingga nantinya harus disusun program-programnya,” terangnya.
Tujuan dari didirikannya bangunan Museum Muhammadiyah ini adalah untuk menjadi pusat edukasi masyarakat tentang perjalanan, perjuangan, dan peradaban organisasi Islam Muhammadiyah sejak permulaan abad ke-20 yang mendakwahkan Islam berkemajuan yang berlandaskan ajaran Islam yang berpedoman kepada Al-Quran dan Hadis Sahih.
Pembangunan fisik Museum Muhammadiyah membutuhkan dana sebesar Rp60 Milyar dan sudah direalisasikan sebesar Rp40 M pada tahun 2018 dan 2019. Dengan Bantuan Pemerintah tahap III sebesar Rp21 M, pembangunan Museum Muhammadiyah dapat selesai. Sasaran yang hendak dicapai adalah penyelesaian interior, tata pamer, ruang auditorium, elemen arsitektur, dan lanskap.
Terwujudnya museum ini dapat menyajikan sejarah Muhammadiyah dalam peran sosial keagamaan, kebangsaan, dan kemanusiaan serta memiliki nilai sebagai media informasi, transformasi nilai, edukasi, dan rekreasi. Dengan adanya Museum Muhammadiyah ini, masyarakat umum dapat memahami keberadaan Muhammadiyah sebagai ormas Islam yang besar.
Perjanjian sendiri disaksikan oleh Direktur Pelindungan Kebudayaan Judi Wahjudin, S.S., M.Hum., Pimpinan Pusat Muhammadiyah yaitu Prof. Dadang Kahmad, M.T., Sekretaris PP. Muhammadiyah yaitu Muhammad Sayuti, M.Pd., M.Ed., Ph.D., dan Rektor Universitas Ahmad Dahlan yaitu Dr. Muchlas, M.T. (afn)
Foto : www.mediamu.id
