MUHAMMADIYAH.OR.ID, JAKARTA – Pimpinan Pusat Muhammadiyah menjalin Nota Kesepahaman (MoU) dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI terkait transformasi sistem kesehatan nasional, Selasa (3/1).
Ada enam hal yang menjadi fokus kerja sama yakni; 1) transformasi sistem kesehatan primer, 2) transformasi sistem layanan sekunder, 3) transformasi sistem pertahanan kesehatan, 4) transformasi sistem pembiayaan kesehatan, 5) transformasi sumber daya manusia kesehatan, dan 6) transformasi sistem networking.
Dipilihnya Muhammadiyah sebagai mitra, kata Budi karena Muhammadiyah adalah organisasi yang paling siap, baik dari segi infrastruktur dan fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, good governance hingga kesatuan komando dari Pimpinan Pusat.
Bertempat di Aula lantai 6 Masjid At Tanwir PP Muhammadiyah Jakarta, Menkes RI, Budi Gunadi Sadikin turut memuji sistem pencatatan dan transparansi manajemen data sistem pertahanan kesehatan yang dimiliki oleh Muhammadiyah, terutama oleh MDMC (Muhammadiyah Disaster Management Center).
“Bisa saya katakan yang paling rapi pencatatannya adalah MDMC,” ujarnya. Budi lantas berharap tenaga-tenaga ahli MDMC dapat menularkan sistem tersebut untuk diaplikasikan oleh Kemenkes.
Pujian serupa juga pernah dia sampaikan saat mengunjungi Pusat Syiar Digital Muhammadiyah (PSDM) di Kantor PP Muhammadiyah Cik Ditiro Yogyakarta pada Januari 2021.
Dengan ratusan rumah sakit, ribuan klinik, ratusan universitas beserta lembaga yang dimiliki Muhammadiyah, Budi optimis transformasi sistem kesehatan nasional dapat terwujud meski membutuhkan waktu yang lama dan penuh tantangan.
“Muhammadiyah adalah stakeholder utama karena ada pendidikannya, ada kesehatannya. This change mungkin akan painful bagi sebagian kita. Tapi nanti saya akan diskusi, yang terbaiknya seperti apa. Tapi ini harus kita lakukan,” kata Budi.
“Mengapa saya butuh ke sini? karena butuh bantuan dari Muhammadiyah untuk mengatasi tugas (Kemenkes) yang ketiga (transformasi),” ungkapnya.
Tak lupa, Budi berharap ke depan dapat mengakselerasi pendidikan dokter spesialis yang juga bisa digarap oleh lembaga swasta representatif seperti Muhammadiyah. Tak tanggung-tanggung, Budi menargetkan para dokter itu memiliki kualitas royal college (kualifikasi kurikulum standar universitas ternama dunia).
“Saya rasa Muhammadiyah bisa dan saya merasa nyaman karena kualitas (perguruan tinggi Muhammadiyah) bagus,” ujar Budi optimis.
“Maka tandatangan MoU ini butuh bantuan teman-teman Muhammadiyah agar transformasi ini berhasil karena Muhammadiyah adalah stake holder di dalamnya, kedua, bantu kami mengeksekusi,” pungkas Budi. (afn)
