MUHAMMADIYAH.OR.ID, JAKARTA – Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Muhammad Izzul Muslimin menengarai bahwa pesta demokrasi pemilihan umum (pemilu) yang telah digelar sekian kali, akhir-akhir ini mulai semakin liberal dan bergeser menjadi ajang politik transaksional.
Dalam diskusi yang digelar Kemendagri, Rabu (25/1), dia mengatakan bahwa tujuan pemilu adalah menghasilkan para pemimpin yang aspiratif. Namun karena biaya pemilu yang mahal, para elite berlomba untuk mengembalikan modal yang dikeluarkan saat pemilu.
“Tujuan pemilu untuk menghasilkan legislatif dan eksekutif yang aspiratif terhadap kepentingan rakyat, serta menghasilkan regulasi yang menyejahterakan, justru tergerus oleh kepentingan elite yang ingin mengembalikan modal yang telah dikeluarkan, mengganti kerugian para pemodal yang ingin cari untung dan para pemburu proyek yang sudah jadi bandar,” katanya.
Muhammadiyah sendiri menurutnya telah memperhatikan masalah ini secara seksama. Salah satunya dengan menjadikan isu strategis kebangsaan yang dibahas dalam Muktamar Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah ke-48 di Surakarta.
“Muhammadiyah sendiri menengarai ada persoalan dalam pemilu kita, terutama di akhir-akhir atau pemilu terakhir ini, yaitu adanya kecenderungan pemilu berbiaya mahal. Kemudian transaksional dan semakin liberal,” ujarnya
“Inilah penyakit yang harus diminimalisir bahkan jika perlu bisa disingkirkan dari pemilu di Indonesia,” sambungnya.
Lebih lanjut, Izul mengatakan pemilu merupakan cara terbaik dalam pergantian kekuasaan. Karena itu dia berharap pemilu tidak menciptakan konflik.
“Karena memang pemilu ini dianggap sebagai satu proses demokrasi yang paling damai dan aman. Tentu kita tidak menginginkan pergantian kekuasaan di Indonesia dengan cara-cara yang inkonstitusional, dan pemilu ini adalah salah satu pintu terbaik bagi proses pergantian kekuasaan,” ujarnya.
Pemilu juga merupakan cara modern untuk menggantikan suksesi kepemimpinan tradisional yang tidak aman dan tidak damai. Oleh sebab itu, maka pemilu selayaknya harus menghasilkan persatuan, bukan justru membibit perpecahan.
“Karena memang sesungguhnya kekuasaan itu dulunya, sebelum kita semua beradab melalui proses kenegaraan yang baik, perolehan kekuasaan selalu dilalui dengan cara-cara yang mungkin justru banyak menimbulkan pertumpahan darah dan korban kemanusiaan,” ungkapnya.
