MUHAMMADIYAH.OR.ID, PALANGKA RAYA – Selama ini istilah ‘radikalisme’ mengalami penyempitan makna. Kata radikalisme yang digunakan untuk menggambarkan ideologi ekstrim, hampir selalu disematkan secara sepihak kepada Islam dan kaum muslimin. Padahal radikalisme bisa berasal dari pemikiran dan ideologi apa saja, termasuk paham ekonomi, politik, dan agama.
“Jadi radikalisme itu sumbernya bisa jadi agama, ideologi, paham politik, paham apapun yang sifatnya keras dan ekstrim. Maka, kalau konsep radikalisme hanya dimaksudkan pada hal tertentu itu bias dari radikalisme dan itu bentuk dari radikalisme sendiri,” kata Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir.
Dalam pidato pelantikan rektor Universitas Muhammadiyah Palangka Raya (UMPR), di Ballroom Hotel M Bahalap Palangka Raya, Selasa (17/1), Haedar menyebut fenomena radikalisme juga kerap terjadi ke paham nasionalisme yang berlebihan.
“Maka nasionalisme pun tidak boleh dikonstruksi secara sempit, kata Bung Karno pada Pidato 1 Juni, nasionalisme Indonesia bukanlah nasionalisme yang sempit, bukan chauvinisme yang menyebutkan bahwa bangsa Indonesia yang termulia dan terutama dengan merendahkan bangsa lain. Itu kan nasionalisme tidak boleh ekstrim, dan kalau ekstrim itu ultranasionalisme dan itu juga bentuk dari radikalisme,” tegas Haedar.
Menurutnya, fenomena penyempitan makna ini bukanlah hal yang sehat, karena itu lembaga pendidikan seperti universitas diminta objektif untuk tidak ikut mengembangkan kesalahan ini dan perlu ikut bersuara mendudukkan makna ini kembali ke asalnya.
“Nah mohon pandangan-pandangan seperti ini dikembangkan di kampus agar kampus menjadi sumber pemikiran yang holistik dan itu penting bagi anggota dewan, eksekutif bahkan mereka yang di yudikatif agar memahami pemahaman secara utuh agar ketika menyerap itu sebagai kebijakan tidak menjadi kebijakan yang bias. Di situlah pentingnya perguruan tinggi sebagai lembaga pencerdasan kehidupan bangsa,” tutupnya. (afn)
