MUHAMMADIYAH.OR.ID, YOGYAKARTA—Wakil Ketua Muhammadiyah Disaster Management Center Rahmawati Husein mengatakan bahwa Pemerintah yang memiliki wewenang kebijakan publik merupakan payung di mana penanggulangan bencana berlangsung. Adanya kesadaran publik, kemauan politik dan kapasitas yang memadai adalah kunci untuk menjadikan penanggulangan bencana sebagai prinsip dasar di semua sektor pembangunan yang relevan (UNDRR).
“Tata kelola memengaruhi cara para aktor nasional dan sub-nasional (termasuk pemerintah, anggota parlemen, pegawai negeri, media, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil) bersedia dan mampu mengoordinasikan tindakan mereka untuk mengelola dan mengurangi risiko terkait bencana,” ucapnya dalam Webinar Lessons Learned From Disaster: Good Governance and Public Accountability pada Sabtu (03/12).
Menurut Rahmawati, Indonesia memiliki potensi alamiah yang membahayakan dan menghancurkan. Potensi gempa bumi, tsunami, badai, gunung berapi, banjir, hingga tanah longsor. Indonesia terletak di daerah sabuk api atau yang dikenal dengan ring of fire di mana terdapat 187 gunung api berderet dari barat ke timur.
Pada tahun 2021, misalnya, Rahmawati mengutip data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat 3.092 bencana di antaranya gempa bumi, kekeringan, banjir, tanah longsor, cuaca ekstrem, dan lain-lain. BNPB turut mencatat belasan ribu orang mengalami luka-luka dan jutaan orang terpaksa harus mengungsi imbas bencana yang menerjang daerahnya.
Dalam 20 tahun terakhir, begitu banyak peristiwa bencana, di antaranya: 2004 terjadi tsunami di Aceh, 2006 gempa bumi di Yogyakarta dan Jawa Tengah, 2007 gempa bumi di Bengkulu dan Sumatera Barat, 2018 gempa bumi di Lombok, dan masih banyak lagi. Semua ini telah menghasilkan kerugian baik nyawa maupun materi.
Menurut Rahmawati, Muhammadiyah sebagai organisasi sosial-kemasyarakatan memiliki struktur kepemimpinan yang kompleks. Kompleksitas ini berguna dalam upaya mitigasi bencana dari penggalangan dana, pencarian relawan kebencanaan, dan upaya-upaya mitigasi lainnya. Hal inilah yang membuat Muhammadiyah selalu siap acapkali bencana datang.
Terutama melalui sinergi Lazismu-MDMC, Muhammadiyah telah memiliki Emergency Command System. Setiap ada bencana yang membutuhkan pertolongan, Muhammadiyah telah menyiapkan relawan, suplai makanan, transportasi, rumah sakit, tenaga medis dan psikolog, serta para peneliti dari kampus-kampus Muhammadiyah.
“Meski demikian, masih ada tantangan dalam tata kelola dan akuntabilitas mitigasi bencana seperti Setiap daerah memiliki kapasitas yang berbeda – tergantung pada kepemimpinan dan sumber daya manusia (sebagai LSM) dan Kurangnya pengetahuan/pemahaman tentang One Muhammadiyah One Response dan Penanggulangan Bencana secara umum,” ucap Rahmawati.
