MUHAMMADIYAH.OR.ID, JAKARTA – Memanfaatkan momentum pergantian tahun Miladiyah, Induk Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) mengadakan refleksi dan evaluasi kelembagaan terhadap program pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di lingkungan Persyarikatan.
Dilaksanakan pada Jumat (30/12) di Jakarta, kegiatan ini juga untuk memetakan kondisi moderasi ekonomi 2023 dan dampak resesi global yang diperkirakan membuat ekonomi tahun depan menjadi lesu.
Meski iklim ekonomi tahun depan kurang bergairah, namun Induk BTM tetap memandang optimis. Ketua Induk BTM, Drs. Achmd Su’ud, M.Si menyampaikan ada lima rekomendasi agar prediksi kelesuan ekonomi tahun 2023 dapat diminimalisir atau dicegah.
Pertama, dia mendorong pemerintah membuat berbagai varian kebijakan terkait stimulus ekonomi yang konkrit agar daya beli dan aktivitas usaha dan produksi terus bergeliat.
“Kami rasa itu yang harus dilakukan oleh pemeritah sehingga akan terjaga tingkat konsumsi ekonomi masyarakat dan rasa optimisme ekonomi tumbuh 5,3 % di tahun 2023 bisa di raih,” ujarnya.
Kedua, seluruh jaringan Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) diminta selalu mengedepankan prudent (kehati–hatian) dalam menyalurkan pembiayaan serta mengedepankan mitigasi risiko. Terutama pada kuartal pertama 2023 (Januari–Maret).
“Dengan demikian BTM akan selalu siap dalam menghadapi risiko apapun terhadap segala probabilitas ekonomi nasional yang ada tanpa harus mengurangi peran dan fungsi BTM sebagai intermediasi anggota,” jelas Su’ud.
Ketiga, Induk BTM diminta selalu mendukung pengembangan UMKM para anggota BTM dengan berbagai kluster jenis sektor riil yang ada. Apalagi di tahun 2023, Induk BTM akan mendirikan BTM Business Consulting (BBC) sebagai strategi dalam pembinaan UMKM anggota BTM baik dari sisi kelembagaan dan capacity building dan sebagainya.
“Dengan demikian diharapkan kedepannya UMKM anggota BTM bisa naik kelas, ditambah peran BBC dalam operasionalnya bersinergi dengan berbagai pihak seperti LPH KHT (Lembaga Pemeriksa Halal Kajian Halal Thoyyib) Muhammadiyah, PLUT (Pusat Layanan Usaha Terpadu) Daerah, Badan Usaha Milik Muhammadiyah (BUMM) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN),” urai Su’ud.
Keempat, lanjut Suud, sebagaimana amanah dalam Muhammadiyah Microfinance Summit II 2022 di Malang, Jawa Timur, Induk BTM akan terus membangun kemandirian BTM dan closed loop economy Muhammadiyah dengan cara membangun tatakelola BTM untuk menjadi Good Cooperative Governance (GCG).
“Dengan demikian pengembangan BTM dan Gerakan Microfinance Muhammadiyah (GMM) selaras dengan tujuh agenda Muhammadiyah untuk lima tahun ke depan di Muktamar ke–48 di Surakarta, di antaranya adalah mengembangkan AUM unggulan dan kekuatan ekonomi,” kata Su’ud.
Kelima, untuk mendukung ekonomi umat berbasis UMKM dan pengembangan lembaga keuangan mikro syariah, Induk BTM siap untuk bersinergi dengan berbagai pihak manapun seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), pemerintah, KNEKS, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), Bank Syariah dll. Diharapkan dengan sinergi dan kolaborasi itu sebagai partisipasi BTM menumbuhkan iklim yang sejuk dalam pengembangan ekonomi syariah di negeri ini.
“Lima hal inilah yang menjadian refleksi dan rekomendasi Induk BTM dalam menghadapi tahun 2023 dan kami merasa optimis untuk melewati moderasi ekonomi 2023 seperti halnya ketika kami menghadapi resesi ekonomi dua tahun kemarin di tengah pandemi Covid – 19,” tandas Ketua Induk BTM itu. (afn)
