Ridho Al-Hamdi*
Muktamar Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah ke-48 di Solo Jawa Tengah ditutup resmi pada Ahad malam, 20 November 2022, oleh Wapres Ma’ruf Amin di Gedung Edutorium Univesitas Muhammadiyah Surakarta. Haedar Nashir dan Abdul Mu’ti terpilih kembali sebagai ketua umum dan sekretaris umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah 2022-2027.
Sementara itu, Salmah Orbayinah dan Tri Hastuti Nur Rochimah terpilih sebagai ketua umum dan sekretaris umum Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah 2022-2027. Musyawarah berjalan dengan lancar, dipenuhi oleh jutaan penggembira yang tumpah ruah dari berbagai penjuru tanah air dan dunia internasional dengan penuh kerinduan. Tentu, bermartabat dan berkemajuan.
Ada sejumlah catatan yang perlu digarisbawahi pasca-Muktamar yang luar biasa ini. Catatan pertama, perlunya sirkulasi dan peremajaan pimpinan. Merujuk opini penulis berjudul “Siklus Ruling Elite Muhammadiyah” di Republika, 06 Juni 2022, generasi era 1970-an yang terpilih hanya satu orang: Hilman Latief. Mengingat Muhammadiyah merupakan organisasi dengan jaringan sumber daya yang sangat besar, perlu kiranya 13 pimpinan yang terpilih ditambah lagi menjadi setidaknya 19 orang, sehingga diperlukan lagi enam “darah segar” dan “gagasan segar” yang mampu mendinamisasikan dan menggerakkan sumber daya organisasi ini.
Enam orang tambahan tersebut bisa ditempatkan secara spesifik pada struktur kesekjenan: tiga “darah segar” untuk posisi wakil sekum, dua “darah segar” untuk posisik wakil bendahara umum, satu “darah segar” utusan dari ‘Aisyiyah. Sementara itu, 11 orang lainnya di luar ketum dan sekum bisa diposisikan sebagai ketua yang membidangi dan bendahara umum.
Adapun 13 pimpinan Muhammadiyah yang terpilih adalah Haedar Nashir, Abdul Mu’ti, Anwar Abbas, Busyo Muqoddas, Hilman Latief, Muhadjir Effendy, Syamsul Anwar, Agung Danarto, Saad Ibrahim, Syafiq A. Mughni, Dadang Kahmad, Ahmad Dahlan Rais, dan Irwan Akib.
Hal yang menarik dari 13 kader ini adalah, terpilihnya kader Muhammadiyah dari Indonesia Timur, yaitu Irwan Akib (mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar) pada urutan paling buncit dan menjadi juru kunci. Semoga ini menjadi penanda untuk lebih maju lagi perkembagan dakwah Muhammadiyah di Kawasan Timur Indonesia.
Sementara itu, 13 pimpinan ‘Aisyiyah baru adalah Salmah Orbayinah, Tri Hastuti Nur Rochimah, Siti Noordjannah Djohantini, Siti ‘Aisyah, Rahimi Zamzam, Masyitoh Chusnan, Latifah Iskandar, Atiyatul Ulya, Evi Sofia Inayati, Rita Pranawati, Dyah Suminar, Siti Muslimah Widyastuti, dan Diyah Puspitarini.
Munculnya “darah segar” seperti Evi, Rita, dan Diyah dapat menjadi vitamin baru untuk para perempuan berkemajuan di lingkungan ‘Aisyiyah. Ini menjadi penanda sirkulasi dan regenerasi terus bergerak dan dinamis. Ini ciri organisasi modern.
Catatan kedua adalah memperluas peran majelis dan lembaga di internal Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah agar dapat berperan secara strategis tidak hanya ke dalam saja tetapi juga keluar. Besarnya organisasi ini dan banyaknya tuntutan umat, membutuhkan pimpinan untuk dapat bersikap cepat dalam merespon perkembangan yang dinamis.
Selama ini, peran majelis dan lembaga hanya sebagai “Unsur Pembantu Pimpinan” (UPP) yang tidak memiliki wewenang untuk bersikap keluar misal membuat rilis pers. Usulannya ada dua opsi: memperluas peran atau menambah jumlah pimpinan. Tentu, prinsip kolektif-kolegial tetap menjadi penciri utama Muhammadiyah. Pola yang sama juga bisa saja berlaku di ‘Aisyiyah.
Catatan ketiga, memperkuat gagasan “Risalah Islam Berkemajuan”. Konsep yang ditawarkan pada Muktamar Solo ini masih perlu uraikan lebih spesifik pada aspek epistemologis maupun model penerapannya dalam kehidupan berorganisasi maupun sehari-hari. Tentu, konsep Islam berkemajuan ini membutuhkan kajian mendalam dari multiperspektif.
Catatan keempat, memperkuat peran Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah untuk berdakwah melalui media sosial serta keniscayaan strategi dakwah di kalangan milenial hingga Generasi Alpha. Era disrupsi yang penuh ketidakpastian ini harus ditangkap oleh Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah sebagai momentum agar tetap mampu menjawab perkembangan zaman yang terus berubah. Karenanya, Majelis Pustaka dan Informasi (MPI) harus didesain secara serius untuk menggarap isu ini.
Catatan kelima, kebutuhan peta jalan internasionalisasi Muhammadiyah. Opini penulis berjudul “Internasionalisasi Muhammadiyah” di Republika, 10 November 2022, membutuhkan rumusan konkrit sebagai peta dakwah gerakan Muhammadiyah di luar negeri. Karena itu, Muhammadiyah butuh think thank tersendiri untuk urusan ini.
Catatan kelima, perlu rumusan profesionalisme. Gagasan ini sebenarnya sudah muncul setidaknya sejak empat dekade yang lalu. Namun demikian, pengaruh pesan KHA Dahlan “Hidup-hidupilah Muhammadiyah, jangan mencari hidup di Muhammadiyah” nampaknya sudah mendarahdaging hingga seakan berdosa jika dirubah. Perlu rumusan baru yang lebih kontekstual tanpa menghilangkan spirit utamanya agar persyarikatan ini bisa menembus masa depan yang semakin kompleks.
Tentu banyak catatan-catatan lain yang tidak kalah penting, termasuk urusan politik. Namun, setidaknya lima catatan ini dapat menjadi perhatian utama Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah ke depan dengan segala sumber dayanya yang tidak diragukan lagi sebagaimana disampaikan oleh Presiden Jokowi pada saat sambutannya pada pembukaan Muktamar di Stadion Manahan Solo.
*penulis adalah Wakil Dekan FISIPOL Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Wakil Ketua LHKP Pimpinan Pusat Muhammadiyah
Editor: Fauzan AS
