MUHAMMADIYAH.OR.ID, KLATEN — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten akan menggratiskan sejumlah objek wisata selama penyelenggaraan Muktamar ke-48 Muhammadiyah dan Aisyiyah di Solo/Surakarta pada 18-20 November esok.
Penggratisan ini disebut sebagai dukungan nyata Pemkab Klaten terhadap Muktamar. Karena itu, Pemkab juga menghimbau para pelaku kuliner untuk tidak menembak harga bagi para pengunjung yang hendak bermuktamar.”Kuliner sepanjang jalan Yogya-Solo sudah kami siapkan, kami umumkan ke pengusaha kuliner karena momen ini tidak setiap saat dan sangat penting untuk promosi UKMK. Harapan saya jangan menthung (ngepruk), harganya jangan dinaikkan, harga standar biasa saja,” ungkap Bupati Klaten, Sri Mulyani usai rapat paripurna di DPRD, Jumat (4/11) siang.
Tidak hanya kuliner, Pemkab Klaten menurutnya juga menyiapkan semua objek wisata bagi peserta Muktamar. Semua objek wisata yang dikelola oleh Pemkab akan digratiskan pada momen tersebut.
“Untuk tempat wisata sudah kami siapkan dengan panitia Muktamar, di daerah Polanharjo, Rawa Jombor dan wisata air strategis lainnya. Karcis standar saja, untuk milik Pemkab gratis dan yang dikelola desa ya jangan dinaikkan,” papar Mulyani.”Pak sekda dan panitia koordinasi aktif sekali. Dari peserta hampir 3 juta peserta Muktamar akan menginap di Klaten sekitar 8.600 an orang, nanti menyebar dan sudah kita persiapkan,” imbuhnya.
Sementara itu, Sekda Kabupaten Klaten, Jajang Prihono menyatakan dari koordinasi terakhir dengan panitia Muktamar, jumlah peserta yang akan menginap di Klaten diketahui sejumlah 8. 600 orang. Pemkab Klaten telah berkoordinasi dengan semua BUMDes wisata.
“Kami dorong koordinasi dengan optimalisasi BUMDes, mulai wisata, penginapan, homestay. Sudah kita minta petakan mana yang ada wisata, penginapan, UMKM, kuliner dan lainnya, sudah kami minta dipetakan,” jelas Jajang.
Jajang menyebutkan ada rencana membuat rest area di Kecamatan Prambanan di perbatasan Yogyakarta. Untuk wisata memungkinkan fokus di wilayah Utara.”Yang wisata diarahkan di sisi Utara, wisata air dan kita koordinasi dengan BUMDes. Kalau yang dikelola Pemkab kita gratiskan tapi yang desa kita kembalikan ke desa,” pungkasnya.
