MUHAMMADIYAH.OR.ID, YOGYAKARTA—Luasnya teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menimbulkan adanya ketimpangan dalam pembangunan. Tidak bisa dipungkiri, pembangunan Indonesia lebih massif di Jawa dan sebagian Sumatera saja.
Terkait itu, Sekretaris Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) PP Muhammadiyah, Bachtiar Dwi Kurniawan menjelaskan bahwa ketimpangan tersebut terjadi lantaran tata kelola pembangunan yang tidak merata.
Dia menyebut, pemerintah bukan tidak memperhatikan pembangunan daerah di luar jawa, hanya saja perhatiannya masih kurang. Dosen Ilmu Politik UMY ini menjelaskan, otonomi daerah yang diberikan pemerintah pusat tidak cukup untuk memajukan suatu kawasan.
“Perlu sinergi dan kolaborasi dari segenap elemen bangsa yang bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi Muhammadiyah juga terpanggil ada keprihatinan, ada dorongan untuk melakukan percepatan,” ungkapnya.
Di acara Muktamar Talk, Jumat (14/10) tersebut, Bachtiar menjelaskan Muhammadiyah hadir untuk memangkas ketimpangan pembangunan. Untuk melaksanakan itu, sinergi menurutnya sebagai kunci dalam mengakselerasi pembangunan di kawasan-kawasan yang selama ini tertinggal.
Kehadiran Muhammadiyah di daerah 3T menyentuh obyek vital masyarakat dengan melakukan penguatan kapasitas, memberikan pelayanan kesehatan, pendidikan, ekonomi dan lain sebagainya di basis-basis masyarakat atau komunitas-komunitas yang rentan.
“Oleh karena itu Muhammadiyah melalui Majelis Pemberdayaan Masyarakat membuat percontohan-percontohan bagaimana pemberdayaan di komunitas suku,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Kampung Warmon Suku Kokoda Papua Barat, Samsuddin Namugur menceritakan bahwa perubahan kehidupan di Suku Kokoda berubah setelah mendapat sentuhan pemberdayaan dari Muhammadiyah.
Perhatian Muhammadiyah, kata Samsuddin, menjadi pencerah bagi sukunya yang memang selama ini minim perhatian dari pemerintah. Dalam pengakuannya, sampai saat ini perhatian dari pemerintah ke Suku Kokoda juga masih sangat minim.
Namun demikian, kedatangan Muhammadiyah telah banyak mengubah kesejahteraan sukunya sampai sejauh ini. “Program dari Pusat [Muhammadiyah], dari MPM mulai ada kegiatan-kegiatan pertanian, bahkan bukan hanya pertanian saja, tetapi juga kelayakan hidup yang baik,” ungkapnya.
Kepala Suku Kokoda ini menambahkan, bahwa keberadaan Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong turut membantu percepatan pembangunan di daerahnya. Keberadaan UNIMUDA ini memberikan asa baginya supaya sukunya mendapat pendidikan yang layak.
