MUHAMMADIYAH.OR.ID, YOGYAKARTA – Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah kembali menggelar Pengajian Umum Bulanan bertemakan ‘Kemerdekaan dan Kedaulatan Akhlak’. Membuka pengajian pada Jum’at Malam (12/8), Abdul Mu’ti, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah mengatakan kita patut bersyukur kepada Allah karena sebagai bangsa Indonesia pada tahun ini akan merayakan Kemerdekaan yang ke 77.
“Sering kita pahami bahwa kemerdekaan itu adalah suatu momentum di mana bangsa mendeklarasikan kemerdekaannya yang sering ditandai dengan peristiwa bahwa negara itu terbebas dari penjajahan atau biasa disebut dengan free from colonialism ,” kata Mu’ti.
Dalam realitasnya kemudian, lanjut Mu’ti, substansi dari kemerdekaan itu adalah kedaulatan karena ada juga negara yang terbebas dari penjajahan tetapi mereka tidak berdaulat sehingga hakikat dari Kemerdekaan itu adalah kedaulatan yang paling tidak ada kedaulatan wilayah, politik, hukum, budaya, dan beragam atau segala hal yang berkaitan dengan kedaulatan yang berhubungan dengan substansi Kemerdekaan itu sendiri.
Tetapi di atas semua itu, kata Mu’ti, kita melihat perjuangan untuk merebut Kemerdekaan sesungguhnya adalah perjuangan moral atau perjuangan di mana suatu bangsa melawan penjajahan sebagai satu praktek atau sistem yang bertentangan dengan moralitas atau akhlak. Karena itu, ketika membaca pembukaan UUD 45 alinea pertama menyebutkan bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan.
“Dua kata kunci pri kemanusiaan dan pri keadilan itu sebenarnya sebuah pernyataan moral dan sebuah perjuangan di mana Kemerdekaan itu harus diraih karena penjajahan itu tidak sesuai dengan moralitas utama bahkan penjajahan itu juga satu bentuk di mana manusia telah melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Tetapi di atas semua itu tentu saja ketika sebuah bangsa memiliki self determination dalam mengelola sistem Pemerintahan sistem politik kejayaan suatu bangsa sesungguhnya ditentukan oleh kedaulatan akhlak bangsa itu,” jelas Mu’ti.
“Politik kita akan membawa sebuah bangsa pada kejayaan kalau moralitas politik itu tidak dituntun oleh kekuatan akhlak mulia dalam berpolitik, hukum tidak akan tegak dan tidak bisa menjamin keadilan ketika akhlak tidak tegak dalam penegakan hukum itu. Ekonomi tidak akan membawa bangsa pada kesejahteraan materiil atau kesejahteraan secara ketercukupan atau ketersediaan pokok suatu bangsa kalau akhlak itu tidak ditegakkan,” sambungnya.
Ketidakadilan politik, menurutnya, banyak disaksikan dalam kehidupan bangsa-bangsa termasuk mungkin apa yang kita saksikan saat Indonesia akan merayakan Kemerdekaan Indonesia yang ke 77. Keadilan hukum juga masih menjadi masalah yang serius di negeri ini termasuk juga keadilan ekonomi atau distribusi keadilan yang lebih merata.
Mu’ti menyebut persoalan yang kita hadapi bukan hanya persoalan tuna moral yang menjadi tantangan kita bersama-sama oleh karena itu suatu hal yang berkaitan dengan kedaulatan politik, ekonomi, hukum dan semua hal yang berkaitan dengan hal yang membawa kita merdeka itu akan membawa pada hal yang membawa kita pada kemajuan kalau hasrat itu menjadi realitas kebangsaan yang menjadi bangsa dan negara yang berkemajuan dan berkeadaban.
