MUHAMMADIYAH.OR.ID – Menghadapi Pemilu 2024, anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menyampaikan harapannya bahwa ‘Aisyiyah dapat menyiapkan kader-kader terbaiknya untuk menjadi kandidat pemilu 2024. Hal ini dimaksudkan dengan tujuan untuk mewujudkan keterwakilan perempuan di dunia politik. Begitu disampaikannya pada acara Webinar Politik yang membahas Tantangan ‘Aisyiyah Menghadapi Pemilu 2024, Sabtu (20/8).
Titi mengatakan bahwa menuju pemilu 2024 nanti Indonesia tidak ada revisi undang-undang (UU) pemilu, sehingga akan menggunakan UU pemilu yang sama pada tahun 2019 yang otomatis tidak ada perubahan kebijakan afirmasi menuju 2024. Kebijakan afirmasi yang berlaku pada 2024 merupakan kebijakan yang sejak 2009 tidak berubah yang mana keterwakilan perempuan baru pada sebatas pencalonan, belum pada keterpilihan.
“Kebijakan kita yang keterwakilan perempuan baru sebatas pada pencalonan, belum pada keterpilihan dimana pengaturan masih sebatas keterwakilan perempuan paling sedikit 30% dalam daftar calon dan setiap caleg memuat paling sedikit 1 orang perempuan caleg,” tutur Titi.
Kemudian menurutnya, untuk mendorong lebih keterpilihan, caleg perempuan sebaiknya ditempatkan pada nomor urut kecil. Andi Yuliani selaku anggota DPR Republik Indonesia menyampaikan bahwa tidak ada jaminan nomor urut 1 akan terpilih, namun ternyata 64% caleg terpilih adalah caleg dengan nomor urut 1. Memang setiap nomor urut memiliki peluang yang sama, namun ternyata nomor urut 1 dan 2 masih mendominasi keterpilihan di dalam pemilihan legislatif di Indonesia. Disamping itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan beberapa inovasi supaya banyak caleg perempuan ditempatkan pada nomor urut kecil.
“Jadi kalau nomor urut 1, 2, dan 3 misalnya itu diisi caleg perempuan sementara ada 10 calon, maka tidak masalah jika yang nomor urut 4 hingga 10 tidak ada caleg perempuannya,” imbuh Titi.
Dalam prakteknya, sistem pemilu di Indonesia tidak cukup hanya dengan basis massa saja, akan tetapi topangan konsolidasi kapital menjadi sesuatu yang signifikan dibutuhkan. Oleh karena itu, Titi menghimbau bagi para kader-kader ‘Aisyiyah untuk memperhatikan kalender pemilu. Hal ini dikarenakan masa kampanye pemilu pada 2024 yang relatif pendek juga menjadi tantangan soal bagaimana penetrasi kandidat terhadap pemilih terutama di tengah kompleksitas teknis pemilu yang ada. Hal itu perlu diperhatikan guna menunjang peluang keterpilihan perempuan menjadi lebih besar.
“Kita semua berkepentingan untuk mendapatkan penyelenggara pemilu perempuan bukan karena dia perempuan secara jumlah lebih banyak, tetapi juga perspektif dan paradigmanya betul berpihak pada inklusifitas dan adil gender. Nah itu menjadi tantangan kita,” tegasnya.
Hal ini menurutnya, yang perlu didobrak bagaimana membangun ekosistem kepercayaan diri untuk perempuan dan mau mempertahankan hak yang diperoleh melalui kontestasi pemilu. (Dita/Syifa)
