MUHAMMADIYAH.OR.ID, JAKARTA – Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Dadang Kahmad merasa prihatin dengan rendahnya penghargaan terhadap pekerja tani di tanah air. Selain membuat produktivitas dan kualitas pertanian tidak optimal, hal ini juga membuat Indonesia mengalami ketergantungan terhadap pasokan impor.
“Kita ini juga tidak prihatin dengan mengimpor besar-besaran dari luar negeri padahal kita ini negara agraris,” kritiknya dalam acara Catatan Akhir Pekan TvMu, Ahad (3/7).
Menurut Dadang, Indonesia seharusnya swasembada dan bebas dari impor bahan pangan. Pasalnya, Indonesia memiliki lahan yang sangat luas dan subur. Tidak terwujudnya swasembada, kata dia menandakan ada yang salah dalam roda pertanian di tanah air.
“Saya kira pemerintah harus serius dalam pengadaan pangan untuk bangsa. Kita punya sekolah-sekolah pertanian unggul, itu coba dimintai advice-nya bagaimana cara intensifikasi pangan, melipatgandakan panen lewat inovasi dan penelitian,” ujarnya.
Di lain hal, Dadang juga menyoroti rendahnya kesejahteraan petani. Karena itu, dia berharap pemerintah melakukan subsidi kesejahteraan dengan cara membeli hasil panen petani dengan harga mahal, lalu menjualnya secara murah kepada masyarakat. Hal ini dinilai akan memberi stimulus pada petani untuk giat memberikan yang terbaik dalam program intensifikasi pertanian.
“Tidak seperti sekarang, petani itu di desa merasa rugi karena ketika panen tiba harganya murah, dibeli juga murah. Sehingga mereka tidak semangat. Termasuk banyak tenaga-tenaga pertanian angkatan muda yang tidak mau bertani. Mereka pindah ke kota jadi buruh sehingga ini merugikan masa depan pangan kita,” ungkapnya.
“Karena itu perlu rangsangan yang positif termasuk pada generasi muda sehingga mereka mau bekerja bertani karena menguntungkan. Kalau tidak, ya akan terjadi ketergantungan dan kita akan jadi pengimpor yang sangat besar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang sangat besar,” imbuh Dadang.
Terakhir, untuk menggeliatkan kembali pertanian, Dadang berharap pemerintah bersikap tegas terhadap kasus-kasus menyangkut barang pangan.
“Kejadian-kejadian terhadap pangan, penimbunan, ekspor tanpa ijin harus diberikan hukuman berat karena itu mengganggu terhadap keamanan pangan di dalam negeri. Ini harus jadi catatan kita. Kita harus tegas terhadap hal-hal yang bersifat strategis,” pungkasnya. (afn)
