MUHAMMADIYAH.OR.ID, YOGYAKARTA — Ribuan Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) bidang pendidikan yang tersebar di seluruh pelosok negeri merupakan bentuk dan bukti komitmen Muhammadiyah mencerdaskan anak bangsa tanpa diskriminasi. Sekolah Muhammadiyah tidak dipungkiri membantu pemerintah yang alpha di beberapa daerah dalam mencerdaskan bangsa. Namun demikian dalam penyelenggaraan pendidikan, sekolah-sekolah Muhammadiyah juga tidak terlepas dari tantangan.
Di setiap permasalahan yang dihadapi oleh sekolah Muhammadiyah tidak bisa dilepaskan dari peran pemerintah. Kehadiran sekolah-sekolah Muhammadiyah membantu pemerintah menjalankan kewajiban negara.
Achmad Muhammad, Ketua Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) PWM DI. Yogyakarta pada (15/6) di acara pers conference menyebut bahwa realitas yang selama ini terjadi, bantuan yang diberikan oleh pemerintah sering tidak menutupi biaya operasional dan lain-lain yang dijalankan oleh sekolah-sekolah Muhammadiyah.
Achmad menambahkan, sebagai sekolah swasta, sekolah-sekolah Muhammadiyah tidak bisa hanya berpangku tangan dan mengharapkan bantuan dari pemerintah. Karena sebagai sekolah swasta, maka hidupnya sekolah-sekolah Muhammadiyah juga tidak bisa dilepaskan dari peran serta masyarakat untuk menghidupi dan mengembangkan sekolah Muhammadiyah.
“Jika ada permasalahan khususnya terkait biaya, sesungguhnya pelayanan pendidikan kepada seluruh anak bangsa lebih-lebih anak dari keluarga kurang mampu adalah kewajiban pemerintah. Sehingga lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat bersentuhan dengan layanan terhadap warga hadir dan partisipasi dengan masyarakat secara bersama-sama,” ucapnya.
Upaya Muhammadiyah dalam menyelenggarakan pendidikan bahkan telah berlangsung sejak sebelum Indonesia merdeka, dan hingga saat ini terus-menerus berusaha mengembangkan dan meningkatkannya. Namun tidak dipungkiri dalam usaha mengembangkan dan meningkatkan pendidikan tersebut terjadi dinamika.
Menyinggung terkait dengan masalah yang ramai di media massa belakangan ini, terkait SMP Muhammadiyah Banguntapan, Bantul, Achmad menuturkan bahwa pihak sekolah sudah menjalin komunikasi dengan pihak wali murid. Bahkan bersama dengan LazisMu berupaya untuk membuka akses terhadap kelancaran sekolah murid yang bersangkutan.
Dalam melihat situasi tersebut harus dengan seksama dan komprehensif, sebab sebanyak 3874 sekolah Muhammadiyah yang tersebar di seluruh Indonesia telah memberikan bukti peran Muhammadiyah dalam pendidikan. Termasuk di daerah terluar, terdepan, dan tertinggal seperti di Sangihe, Kupang, Maumere, Sorong dan Manokwari.
