MUHAMMADIYAH.OR.ID, JAKARTA – Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Abdul Mu’ti menyampaikan bahwa rangkaian Seminar Pra Muktamar ke-48 Muhammadiyah ‘Aisyiyah diselenggarakan sebagai bagian dari upaya untuk bagaimana mendapatkan masukan dan gagasan besar dalam rangka penyusunan program Muktamar Muhammadiyah ‘Aisyiyah serta dalam rangka kepentingan yang lebih luas yaitu memberikan sumbangan pemikiran dalam konteks kehidupan keumatan, kebangsaan, dan kemanusiaan universal.
Hal itu disampaikan Abdul Mu’ti dalam kegiatan Seminar Pra Muktamar bertemakan “Rekonstruksi Sistem Ketatanegaraan Indonesia” bertempat di Universitas Muhammadiyah Jakarta, Rabu (16/3).
Menurut Mu’ti tema yang diangkat dalam gelaran seminar pra muktamar ini sangat aktual dengan kondisi negara sekarang. Mu’ti mengatakan tema yang diangkat ini menunjukkan betapa Muhammadiyah berkomitmen terhadap keIndonesiaan.
“Saya kira Prof Jimly (salah satu pembicara) masih ingat ketika kita tahun 2015 sebelum Muktamar Muhammadiyah di Makassar 2011-2015 itu Muhammadiyah sangat konsen dengan masalah-masalah kebangsaan. Ada dokumen resmi Muhammadiyah yang berkaitan dengan keumatan dan kebangsaan itu yang memang kami rumuskan sebagai bagian dari sumbangan pemikiran Muhammadiyah untuk Indonesia yang lebih berkemajuan,” kata Mu’ti.
Diceritakan bahwa Mu’ti masih mengingat bagaimana Muhammadiyah merumuskan bagaimana revitalisasi visi dan karakter bangsa yang merupakan keputusan tanwir di Lampung. “Kemudian kita berbicara yang menurut saya sangat fundamental adalah sidang tanwir di Samarinda dimana Muhammadiyah merumuskan rancang bangun Indonesia yang berkemajuan yang memang Muhammadiyah melihat ada beberapa gejala terkait dengan ketatanegaraan Indonesia ini,” tuturnya.
“Ada gejala distorsi, deviasi, dan yang sangat terlihat adalah stagnasi sehingga banyak kita berdiskusi mengenai sistem pemilu kita atau kita berbicara mengenai sistem dalam tanda petik bikameral antara DPR dan DPD atau mungkin juga sistem presidensial sekarang ini juga menjadi bagian dari sistem ketatanegaraan kita yang ternyata dalam pelaksanaannya ada banyak sekali catatan dan banyak gagasan lain yang berkembang dalam sistem ketatanegaraan kita ini. Termasuk beberapa perundang-undangan yang menyangkut otonomi daerah, UU pemilu, lembaga-lembaga negara dan berbagai isu kenegaraan yang Muhammadiyah menjadi bagian dari bangsa Indonesia yang sangat konsen dengan persoalan-persoalan ini,” jelas Mu’ti.
Oleh karena itu maka secara pribadi dan atas nama PP Muhammadiyah, Mu’ti menyampaikan terimakasih kepada Rektor dan jajaran UMJ yang telah menjadi mitra strategis dalam penyelenggaraan seminar ini.
“Terima kasih juga kepada seluruh narasumber, yang semuanya para sarjana yang keilmuannya tidak ada keraguan tidak ada kebimbangan dan kemudian ketika kita menyampaikan pada panitia dan SC juga media partner yang telah menjadi bagian penting dari penyelenggaraan seminar pra muktamar,” katanya.
Pimpinan Pusat Muhammadiyah berencana setiap penyelenggaraan seminar ini akan dibukukan menjadi satu buku. “Kalau misalnya ini selesai pada waktunya saya bercita-cita, pra muktamar nanti akan ada launching minimal 48 buku kompilasi hasil seminar Muktamar ini,” pungkasnya.
