MUHAMMADIYAH.OR.ID, YOGYAKARTA— Budaya ta’awun yang dimiliki Muhammadiyah menjadikannya tetap lestari lebih dari seabad. Terkait itu, Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Busyro Muqoddas menyebut praktik budaya ta’awun harus diluaskan sampai pada wilayah politik.
Tentang capain besar yang berhasil diukir oleh Muhammadiyah, kata Busyro, di sisi lain juga berkat progresifitas yang dimiliki Warga Muhammadiyah di segala level tingkatan. Perkembangan Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) di segala bidang menjadi bukti nyata perkembangan Muhammadiyah untuk ta’awun kepada negara, bangsa dan umat.
Besarnya peran Muhammadiyah dalam usaha memajukan bangsa, memiliki arti penting bagi pemerintah. Muhammadiyah secara langsung merupakan modal besar yang dimiliki oleh pemerintah dalam memajukan negara – bangsa yang diurusnya. Budaya menolong yang dimiliki oleh Muhammadiyah menjadi satu di antara kunci lain lestarinya Gerakan Muhammadiyah.
Selain itu, budaya egaliter yang dibangun dalam tubuh Muhammadiyah menjadikannya awet. Busyro menerangkan, budaya egaliter atau tidak feodal tersebut menjadikan suksesi kepemimpinan di Muhammadiyah menjadi suatu yang niscaya dan berjalan dengan damai. Berbeda dengan suksesi kepemimpinan di Pemerintah yang kerap diwarnai kegaduhan.
Busyro pada, Selasa (21/12) di acara Pengajian Konsolidasi Organisasi Pimpinan Wilayah Muhammadiyah/’Aisyiyah se DIY menuturkan, budaya egaliter menjadikan Muhammadiyah dalam menentukan pimpinan bisa dari berbagai kalangan berdasarkan asas meritokrasi, bukan atas dasar besarnya modal yang dimiliki.
Melihat peta akses kepemimpinan nasional semakin kesini, kata Busyro, jika diteliti lebih mendalam terjadi hubungan timpang antara Pemerintah, Pemodal, dan Organisasi Masyarakat Sipil. Irisan pemerintah dengan pemodal lebih besar ketimbang irisan pemerintah dengan ormas.
Oleh karena itu, untuk memperkuat keberdayaan masyarakat, Muhammadiyah memperkuat gerakan dakwah tajdid.
“Yaitu memperkuat gerakan amaliah agama untuk masyarakat, memperkuat ekonomi masyarakat, memperkuat pendidikan masyarakat dan seterusnya,” tuturnya.
Dalam memperkuat keberdayaan rakyat, Muhammadiyah juga sekaligus melakukan advokasi pada level kebijakan dengan memberi kritik yang membangun kepada pemerintah dan pemangku kebijakan dengan cara yang ma’ruf (baik), bukan dengan cara yang revolusioner. Oleh karena itu, penting bagi Muhammadiyah untuk peneguhan karakter gerakan tajdid.
“Ini masuk pada peran Muhammadiyah dalam melihat situasi seperti itu yang saya tekankan ialah peneguhan karakter gerakan tajdid wilayah politik dalam bingkai ta’awun secara kritis konstruktif,” ungkap Busyro.
