MUHAMMADIYAH.ID, JAKARTA – Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud-Ristek) Republik Indonesia Nadiem Makariem berkunjung ke gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah Jakarta, Senin (1/11).
Disambut oleh Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu’ti, pertemuan dilakukan terbatas untuk membahas lima hal dalam upaya memajukan kualitas pendidikan di Indonesia di tengah tantangan modernisme dan globalisasi.
Lima hal tersebut adalah masalah yang berkaitan dengan aspek ketuhanan, agama, partisipasi masyarakat, bahasa, dan budaya dalam kebijakan pendidikan nasional.
Berlangsung hangat, Abdul Mu’ti berpesan agar prinsip terkait iman dan takwa sebaiknya dibiarkan sesuai ketentuan yang telah ada.
“Menurut saya ada beberapa yang secara prinsip perlu dan memang harus dipertahankan misalkan iman, takwa dan kebudayaan nasional itu menurut kami di Muhammadiyah itu sudahlah itu tidak usah diubah-ubah. Kalau mau dijabarkan di peraturan pemerintahnya saja,” kata Mu’ti.
Abdul Mu’ti juga berpesan agar partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan diatur secara sinergis agar upaya mencerdaskan bangsa mengalami percepatan.
“Karena sekuat apapun anggaran negara dengan Indonesia yang sebesar ini (pemerintah) tidak akan mampu (sendirian),” jelasnya. Apalagi secara historis, di Nusantara ini fasilitas pendidikan lebih dahulu diadakan oleh masyarakat sebelum pemerintah.
Dalam pertemuan tersebut, Abdul Mu’ti dan Mendikbud-Ristek juga membicarakan terkait afirmasi negara terhadap pelestarian budaya, terutama bahasa daerah yang kini mulai banyak punah.
“Pendidikan berorientasi pasar itu penting tapi afirmasi terhadap pelestarian budaya oleh pemerintah itu harus. Misalnya begini, budaya Batak, kalau sekarang dibuka jurusan bahasa Batak maka tidak ada yang masuk, tapi kalau dibiarkan mengikuti pasar maka dia bisa punah,” tuturnya memberi contoh.
Afirmasi di Pendidikan Tinggi bisa diberikan misalnya lewat subsidi terhadap fakultas dengan pemberian beasiswa.
Di pendidikan dasar, menurut Mu’ti penting ada kurikulum yang menjamin pengenalan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar di samping pengenalan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.
“Budaya itu kan yang membentuk indonesia. Menurut saya harus ada afirmasi dari negara,” ucapnya.
Terakhir, Mu’ti juga mengusulkan agar kurikulum pendidikan memfasilitasi aktualisasi dan inteegrasi sumber daya alam beserta kultur lokal di berbagai daerah dengan kultur pesisir atau pegunungan sehingga potensi itu mampu dikelola menjadi produk ekonomi yang memajukan.
“Perlu ada penguatan di Undang-Undang supaya mendekatkan ke potensi alam dan ekonomi lokal, anak-anak modern dalam teknologi tapi tidak tercerabut dari budaya,” tutupnya.
