MUHAMMADIYAH.OR.ID, YOGYAKARTA — Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menerangkan bahwa “al-Fiqh” adalah pemahaman yang mendalam mengenai sesuatu hal yang rumit. Al-Quran menyebutkan frasa “li-yatafaqqahu fi ad-din” (QS At-Taubah: 122), yang artinya “agar mereka melakukan pemahaman dalam agama”.
Rasulullah Saw meletakkan makna fikih dalam pengertian “pemahaman agama” secara keseluruhan sebagaimana do’anya untuk Abdullah bin Abbas, “Allahumma faqqih-hu fi ad-din” artinya “Ya Allah, berikan ia pemahaman dalam agama”. Menurut Haedar, hal tersebut tidak dimaksudkan dalam bidang hukum semata tetapi semua aspek agama.
Hingga abad kedua Hijriyah sampai masa Khalifah Al-Ma’mun, fikih bahkan mencakup masalah-masalah teologi. Salah satu ulama yang memfokuskan fikih untuk masalah-masalah teologi ialah Imam Abu Hanifah. Pendiri mazhab Hanafi ini awalnya memang seorang teolog dan pernah menulis karya monografi yang dikenal dengan Al-Fiqh al-Akbar, di dalamnya banyak mengurai tentang ilmu ketauhidan.
Pada periode berikutnya, terang Haedar, pengertian fikih semakin menyempit, yang didefinisikan oleh para ahli usul fikih terbatas tentang “pengetahuan tentang hukum yang menyangkut perbuatan yang digali dari dalil-dalil yang terinci. Pada masa Imam Syafi’I, misalnya, fikih diartikan sebagai suatu ilmu tentang hukum Islam (furuʻiyyah) yang diperoleh melalui penalaran atau istidlal dari ayat-ayat dan hadis-hadis yang mendetail (tafshili).
Bahkan pada era setelahnya yang mungkin hingga sekarang, fikih lebih dikenal sebagai produk kumpulan hukum yang terdiri dari penjelasan tambahan (syarh), catatan pinggir (hasyiyah), komentar-komentar (ta’liqat). Karenanya, wajar belaka bila kitab-kitab yang ditelurkan ulama klasik begitu panjang memuat perdebatan yang melelahkan seputar aspek-aspek linguistik dan diskusi berbelit-belit terkait halal-haram atau sunah-bidah.
Guru Besar Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ini sepakat dengan Jamal al-Banna yang memperkenalkan “Nahwa Fiqh Jadid”. Bagi Al-Banna, terang Haedar, menghargai ijtihad para ulama ushul fikih yang telah melahirkan karya-karya besar kitab fikih dalam memecahkan permasalahan umat pada era zamannya, yang fondasinya merujuk pada Al-Quran dan As-Sunnah. Namun Al-Bana memberikan catatan kritis atas pandangan ushul fikih lama.
“Al-Bana bermaksud memperkenalkan pandangan fikih yang lebih populis, humanis, dan inklusif serta fikih yang tidak diskriminatif dan konservatif. Dia juga menawarkan pemahaman Hadis dengan menggunakan paradigma Al-Quran, bukan dengan paradigma para perawi hadis,” terang Haedar dalam Diskusi Peradaban Serumpun seri pertama bersama Perlis Malaysia bertajuk Keluasan Fiqh dalam Menangani Permasalahan Umat pada Senin (27/09).
Menyadari bahwa fikih hanyalah aspek kognitif hukum Islam dan bukan wahyu dari langit (non-divine law), dan Haedar Nashir kemudian mengajak umat Islam untuk mengembalikan makna fikih kepada konsep aslinya sebagai jalan (thariqah), bukan lagi diidentikkan sebagai sekumpulan hukum praktis yang bersifat furu’iyyah, melainkan memahami Agama Islam secara mendalam dan luas. Jika sekiranya fikih dibangun atas persoalan kasuistik, isinya tidak akan terus aktual karena terpenjara pada situasi ruang dan waktu tertentu.
“Muhammadiyah memahami dan menempatkan fikih dalam pengertian luas tentang pemahaman keagamaan dalam berbagai aspeknya sebagaiman terkandung dalam Al-Quran, Sunna Nabi, dan khazanah ijtihad,” tutur Haedar.
Setelah mengembalikan fikih pada makna literalnya, Muhammadiyah melakukan pemahaman baru terkait dengan fikih. Majelis Tarjih yang membidani ihwal keagamaan di Muhammadiyah kemudian meminjam hirarki hukum Hans Kelsen sebagai bangunan fikihnya, namun untuk unsur-unsur materi hukumnya menggunakan pola-pola istiqra’ ma’nawi-nya Imam al-Syatibi. Makanya, di dalam Manhaj Tarjih menyebutkan bahwa pemahaman atas agama atau fikih dibangun dengan dua asumsi metode, yaitu: metode asumsi integralistik, dan metode asumsi hierarkis.
Dengan demikian, jika biasanya fikih secara umum terlalu banyak memuat isu-isu praktis-kasuistik, Fikih Muhammadiyah memuat seperangkat pedoman dan tuntunan yang dihiasi dengan nilai-nilai filosofis dan ketentuan praktis yang dapat digunakan dalam berbagai kondisi ruang dan waktu. Apa yang sedang dibangun dalam Fikih Muhammadiyah sebenarnya mengikuti jejak para ulama klasik yaitu merancang bangunan kaidah-kaidah fikih (qawaid al-fiqhiyyah) untuk kemudian digunakan sebagai respon terhadap kasus-kasus yang berkembang di masa depan.
Haedar menyebut bahwa sejumlah fikih kontemporer telah dihasilkan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah melalui pemahaman baru akan fikih ini seperti Fikih Perempuan, Fikih Informasi, Fikih Zakat Komtemporer, Fikih Air, Fikih Kebencanaan, Fikih Lingkungan, Fikih Difabel, dan sebagainya.
