MUHAMMADIYAH.ID, JAKARTA – Indonesia dikenal sebagai salah satu dari sedikit negara yang berhasil mengintegrasikan berbagai suku bangsa menjadi satu kesatuan. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi penguat persatuan bangsa Indonesia umumnya dipahami sebagai “berbeda-beda tetapi satu jua”.
Berpendapat berbeda, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu’ti memaknai semboyan itu sebagai “berbeda-beda agar kita menjadi satu.”
“Sehingga kalau seringkali Bhinneka Tunggal Ika itu sering diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan unity in diversity, saya justru menerjemahkan dengan terjemahan lain Unity is diversity. Justru persatuan itu adalah keberagaman,” kata Mu’ti dalam forum diskusi Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum, Senin (16/8).
“Jadi tetap dipertahankan bahkan kemudian mendapatkan pengakuan serta menjadi modal sosial untuk kita menjadi bangsa yang bersatu, untuk menjadi bangsa yang berdaulat dan menjadi bangsa yang kuat,” imbuhnya.
Dalam kehidupan bangsa, Abdul Mu’ti berharap modal perbedaan ini terus dijaga oleh bangsa Indonesia dengan menghormati setiap perbedaan yang ada dan bukan malah menegasikan salah satu kelompok yang berbeda.
Dirinya mengajak masyarakat berkaca dari proses Sumpah Pemuda yang mana setiap komunitas suku dan agama tetap membawa identitas kelompok tapi juga bersedia menyatu dalam identitas imaginer yang lebih besar bernama Indonesia.
“Oleh karena itu ketika kita bicara kedaulatan, Sumpah Pemuda itu adalah awal bagi kita membangun Cultural Sovereignty. Suatu kedaulatan budaya yang kita sebut dengan nama Indonesia, tapi Indonesia yang kita jadikan sebagai milik kita bersama itu, bukan Indonesia yang menegasikan perbedaan yang ada atau meleburkan yang sudah ada. Tetapi justru menegaskan kebhinekaan yang ada dan memberikan ruang aktualisasi dan integrasi agar kebhinekaan itu tidak kemudian hilang karena kepentingan sebuah entitas baru yang bernama Indonesia itu,” jelasnya.
Abdul Mu’ti mengingatkan agar kedewasaan dalam hidup kebangsaan terus dijaga. Perilaku menegasikan satu kelompok bangsa atau agama menurutnya akan berdampak kontraproduktif sebagaimana yang terjadi pada negara-negara Eropa di kawasan Balkan.
“Dalam konteks sekarang justru itu yang terjadi sehingga banyak negara yang pecah. Kemudian pecahan-pecahan itu akibat faktor-faktor etnis yang tidak bisa dipertemukan karena adanya upaya untuk menonjolkan identitas satu kelompok yang kemudian menegasikan eksistensi dari kelompok yang lainnya,” ujar Mu’ti mengingatkan.
“Nah di sinilah kemudian kita bisa tetap menjadi negara yang bersatu rukun dan berdaulat karena perbedaan yang ada itu tidak dinegasikan dan tidak dinihilkan. Banyak negara yang mengalami konflik etnis dan politik yang ada karena adanya pemaksaan untuk satu kelompok tertentu mendominasi kelompok yang lainnya, atau ada juga realitas di mana untuk menjadi suatu bangsa etnis tertentu dari suatu bangsa ditiadakan,” pungkasnya.
