MUHAMMADIYAH.ID, YOGYAKARTA – Pancasila sejatinya dirumuskan oleh para bapak bangsa sebagai acuan bernegara, bukan sekadar slogan politik. Presiden Soekarno menyebutnya dengan istilah “philosophische grondslag” atau pandangan alam (worldview) Indonesia.
“Pemikiran Soekarno tentang Pancasila itu sangatlah moderat. Karenanya Pancasila maupun Negara Republik Indonesia jangan ditarik ‘ke kanan’ dan ‘ke kiri’, tetapi letakkanlah di posisi tengah agar tetap menjadi rujukan bersama kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada posisi moderat itulah Pancasila tidak boleh ditafsirkan dan diimplementasikan dengan pandangan-pandangan ‘radikal-ekstrem’ apapun, karena akan bertentangan dengan hakikat Pancasila itu sendiri,” kata Haedar Nashir, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
Menyampaikan pidato kebangsaan yang disiarkan live di televisi nasional CNN Indonesia, Senin (30/8) Haedar menghimbau agar Pancasila kembali dihidupkan pada konteks yang sebenarnya, bukan malah dimaknai sempit sebatas pertentangan antara negara berhadapan dengan agama.“Pikiran-pikiran nasionalisme yang radikal-ekstrem (ultranasionalisme, chauvinisme), keagamaan yang radikal-ektrem (cita-cita negara agama atau teokrasi, fundamentalisme agama), multikulturalisme radikal-ekstrem (paham demokrasi, hak asasi manusia, pluralisme, dan toleransi liberal-sekular), sosial-demokrasi, dan segala ideologi radikal-ekstrem lainnya seperti Komunisme dan Liberalisme-Sekularisme tidaklah sejalan dengan Pancasila yang berwatak-dasar moderat,” jelasnya.
Dalam upaya itu, maka Pancasila menurut Haedar tidak boleh dikembangkan pada warga bangsa dengan cara-cara koersif dengan pendekatan kekuasaan. Sebab selain berpotensi melahirkan radikalisme baru, cara demikian menurutnya juga bertentangan dengan jiwa Pancasila.Karena itu, upaya kontraproduktif dan provokatif seperti Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), Survei Lingkungan Belajar (SLB), Lomba Pidato tentang hukum menghormat bendera dan yang semisalnya sudah sepatutnya dihindari.“Jika ingin menjalankan Pancasila yang moderat, maka strategi membangun dan mengembangkan pemikiran keindonesiaan pun semestinya menempuh jalan moderat atau moderasi, bukan melalui pendekatan kontra-radikal atau deradikalisasi yang ekstrem,” pesannya.
“Isu kontroversial dan pemikiran-pemikiran pro-kontra lainnya mesti dihindari jika ingin meletakkan Pancasila bersama tiga pilar lainnya yaitu NKRI, UUD 1945, dan Kebhinekaan sebagai ideologi jalan tengah yang moderat,” pungkas Haedar.
