MUHAMMADIYAH.ID, JAKARTA – Pada usia yang ke-93 tahun, organisasi Nasyiatul Aisyiyah diharapkan Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu’ti tak cukup berhenti pada aspek sosial, pendidikan dan ekonomi.
Meski Nasyiatul Aisyiyah telah membangun ketahanan ekonomi berbasis keluarga, termasuk khidmat kemanusiaan dalam berbagai bentuk advokasi kaum perempuan, menurut Mu’ti perjuangan itu tidak akan maksimal jika tidak ditopang dari kebijakan pemerintah.
Karenanya, Mu’ti menganggap perlu bagi Nasyiatul Aisyiyah untuk mempersiapkan kader-kader terbaiknya guna berjuang di jalur politik.
“Oleh karena itu maka diversifikasi berbagai kegiatan Aisyiyah, Nasyiatul Aisyiyah dan ekstensifikasinya dalam berbagai bidang memang perlu menjadi perhatian dan yang terakhir, mendekati 2024 di mana Indonesia akan punya perhelatan tingkat nasional, saya kira Nasyiatul Aisyiyah sejak sekarang perlu mempersiapkan kader-kadernya yang memiliki kemampuan dan minat untuk berkhidmat memajukan umat, memajukan bangsa melalui jalur politik,” pesannya, Sabtu (7/8).
Menurut Mu’ti, perjuangan di jalur politik dianggap penting untuk menciptakan para politisi handal yang berakhlakul karimah, memiliki integritas moral dan komitmen untuk melayani dan memajukan umat dan bangsa.
“Masih ada waktu untuk meyiapkan itu dan tentu saja ini bagian dari khidmat yang tentu tidak kalah pentingnya karena banyak hal menyangkut perjuangan kita di dalam dakwah, di dalam membina umat itu sebagiannya juga sangat dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan politik, oleh regulasi-regulasi yang kita sebagai bagian dari bangsa sangat terikat dari regulasi dan berbagai peraturan yang ada di negara kita,” tuturnya.
“Mengikuti aturan itu wajib, tetapi kita juga harus terlibat mengikuti proses-proses penyusunan berbagai Undang-Undang. Itu juga menjadi penting agar Muhammadiyah tentu saja tidak hanya bergerak di level hilir saja di mana kita beberapa kali kita melakukan judicial review, tapi juga kita sejak dari hulunya terlibat ketika sebuah Undang-Undang itu sedang disusun oleh Dewan Perwakilan Rakyat,” pungkas Mu’ti.
