MUHAMMADIYAH.ID, JAKARTA – Dalam bahasa Sansekerta, merdeka artinya adalah hidup sejahtera, tidak tertindas, bebas dan tidak bergantung.
Berkaitan dengan momentum peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ke-76, Wakil Ketua MCCC Pimpinan Pusat Muhammadiyah Rahmawati Husein berharap makna kata merdeka itu diwujudkan dalam penanganan pandemi Covid-19.
“Merdeka bermakna mensejahterakan bukan untuk kepentingan individu atau kelompok, melainkan kemerdekaan untuk kepentingan seluruh rakyat, seluruh elemen bangsa sehingga keadilan, kemakmuran, kesejahteraan, keamanan dan perlindungan dapat diperoleh semua masyarakat bukan hanya penguasa atau segelintir orang yang memiliki kuasa atau akses,” kata Rahmawati.
“Jadi yang paling penting adalah memberikan rasa aman dan perlindungan kepada semua masyarakat,” tambahnya dalam forum diskusi daring Al Wasat Institute, Senin (16/8).
Rahmawati berharap pemerintah menerjemahkan penanganan pandemi sesuai lima prinsip dalam Pancasila.
Sila pertama yaitu Ketuhanan hendaknya dipahami untuk mengajak para tokoh agama mendakwahkan pada umatnya pandangan bahwa Covid adalah ujian Tuhan dan harus dilalui dengan ikhtiar ilmiah dan doa.
Sila kedua, menurut Rahmawati hendaknya dipahami pemerintah dengan menumbuhkan rasa kemanusiaan dan empati beserta kesadaran bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan perlakuan yang adil.
“Di Indonesia sebetulnya kalau tidak ada gotong royong pemerintahnya ga sanggup karena urusan Covid itu tidak kecil, sangat luar biasa,” pesannya. Rahmawati juga berharap agar pengusaha Alat Kesehatan tidak mempermainkan Covid untuk keuntungan pribadi. Apalagi sistem kedaruratan kesehatan belum dimiliki Indonesia.
Sila ketiga, menurut Rahmawati dapat dipahami dengan usaha bersama melawan Covid-19 baik dari sisi kesehatan, kedisiplinan protokol kesehatan, mendukung vaksinasi hingga melawan informasi palsu.
Sila keempat, menurutnya menuntut agar semua pihak mengutamakan permusyawaratan. Rahmawati mengkritik masih buruknya komunikasi antara Pusat dan Daerah, hingga perbedaan sikap yang sering ditemui antar kementerian dan lembaga.
“Kemampuan manajemen resiko sering tidak ada sehingga tidak punya alternatif solusi. Jadi harus punya hitungan-hitungan yang tepat untuk kebijakan sosial. Jadi riset-riset tentang dampak ekonomi, harus berdasar pada riset,” pesannya.
Sila kelima, menurut Rahmawati seharusnya dipahami pemerintah dengan perjuangan habis-habisan pemerintah untuk mensejahterahkan masyarakat dan membebaskannya dari pandemi. Baik melalui bantuan sosial-pangan, bantuan penghidupan, hingga terjaminnya akses pelayanan kesehatan.
“Disaster is everyone bussines. Karena itu harus ada kerjasama semua pihak. Tidak bisa berharap pada pemerintah saja, swasta saja, tapi harus semua berkiprah,” pungkasnya.
