MUHAMMADIYAH.ID, JAKARTA – Melihat kompetisi persaingan politik yang semakin kentara menjelang tahun politik 2024, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu’ti berpesan agar para politisi tidak mengandalkan aspek legal saja untuk berkampanye sesuai perundang-undangan, tapi juga memperhatikan aspek normatif yang tidak tertulis seperti etika publik.
Menyampaikan secara umum dalam Program Catatan Demokrasi TvOne, Selasa (10/8) dirinya tidak ingin fokus yang menyangkut kepentingan seluruh bangsa seperti melawan pandemi pecah oleh kepentingan golongan seperti kampanye. Apalagi tahun politik masih tersisa 2,5 tahun lagi.
“Dari sisi agama Islam kalau kita berbuat sesuatu tidak dilihat hanya dari sisi boleh dan tidak boleh, halal atau haram. Tapi harus ada pertimbangan lain yang berkaitan dengan etis dan tidak etis, etika dan estetika,” pesannya.
Mengibaratkan dengan makanan, Abdul Mu’ti mengingatkan bahwa perkara etika juga ditekankan oleh Islam sebagai panduan hidup bangsa yang beradab.
“Dalam konteks makanan misalnya itu kan ada ayat yang menegaskan agar kita senantiasa makan makanan yang halal dan tayib. Halal itu berkaitan dengan aspek legal, boleh dan tidak boleh dari aspek hukumnya, tapi juga harus tayib, yaitu dampak dari makanan itu,” tambah Mu’ti.
Abdul Mu’ti lantas menyampaikan ilustrasi sederhana terkait orang kaya yang memilih hidup sederhana bukan karena pelit atau ingin berhemat, tapi karena kesadaran bahwa banyak orang yang tidak mendapatkan akses seperti dirinya.
Akibat kesadaran itu, orang kaya itu kemudian memilih hidup sederhana meskipun jika seandainya dia berfoya-foya pun tidak ada yang melarang.
“Nah ini saya sebut sebagai pertimbangan etis, bukan boleh dan tidak boleh semata-mata tapi etis dan tidak etis karena dia berpikir tidak hanya mengenai dirinya tapi juga dia berpikir tentang orang lain yang dia tidak seberuntung dirinya itu,” pungkas Abdul Mu’ti.
