MUHAMMADIYAH.ID, JAKARTA – Survei Bank BRI pada 2018 mengungkap fakta mengejutkan bahwa ternyata 5 juta pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) di Indonesia terjerat oleh jasa rentenir.
Terperangkapnya mereka dalam jeratan rentenir karena 52 persen dari pelaku UMK tidak tersentuh oleh lembaga pembiayaan formal. Jumlah itu diperkirakan meningkat dengan adanya pandemi yang berkepanjangan.
Menanggapi kekhawatiran tersebut, Ketua Bidang Ekonomi PP Muhammadiyah Anwar Abbas mendorong didirikan dan dioptimalisasikannya fungsi koperasi syariah atau Baitul Mal Wattamwil (BMT) ataupun Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTW) di tiap daerah.
Agar fungsi itu berjalan maksimal, Anwar berharap pemerintah daerah termasuk bupati dan walikota mendirikan BMT dan BTM di desa-desa maupun di pusat ekonomi seperti pasar.
“Bersama-sama dengan elemen-elemen masyarakat membentuk koperasi syariah atau BMT dan BTM di tingkat jorong atau desa atau kelurahan,” tuturnya, Jumat (26/3).
Menurut Anwar, masyarakat memilih rentenir karena tidak memiliki pilihan alternative lain. Oleh karena itu, didirikannya BTM/BMT akan membantu masyarakat keluar dari ekspolitasi modal. Apalagi BTM/BMT membutuhkan persyaratan pencairan dana yang lebih mudah dibanding lembaga perbankan.
“Karena (di Bank) ada persyaratan-persyaratan yang harus mereka penuhi, sementara mereka jelas-jelas tidak akan mampu memenuhi ketentuan dan persyaratan tersebut, apalagi mereka butuh dana yang sifatnya cepat dan mudah,” jelasnya.
“Maka untuk itu pemerintah harus hadir dan tidak boleh membiarkan masalah ini berlama-lama, apalagi di tengah pandemi Covid-19,” pungkas Anwar.
