MUHAMMADIYAH.ID, JAKARTA – Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti meminta semua orang wajib mematuhi hukum.
Pernyataan tersebut sejalan dengan pernyataan Presiden Jokowi yang mengatakan masyarakat tidak boleh semena-mena melanggar hukum.
“Setuju. Semua pihak harus mematuhi hukum, tanpa ada kecuali,” ujar Abdul Mu’ti pada Ahad (13/12).
Abdul menilai pernyataan Jokowi bernuansa positif. Ia berharap konflik yang kini terjadi di masyarakat dapat disudahi karena pernyataan itu.
“Hak asasi manusia yang paling fundamental adalah hak hidup. Kehidupan adalah anugerah Tuhan yang tidak boleh dihilangkan oleh siapapun,” tegas Mu’ti.
Mu’ti turut mengapresiasi langkah FPI yang meminta Komnas HAM mengusut tuntas dugaan pelanggaran HAM oleh polisi.
“Saya juga mengapresiasi Komnas HAM yang merespon positif dengan membentuk tim investigasi. Itu inisiatif dan jalan penyelesaian yang damai dan elegan,” tutur Mu’ti.
Senada dengan hal itu, ketua MHH Trisno Rahardjo meminta data-data terkait pelanggaran HAM yang terjadi di era pemerintahan Presiden Habibie, Presiden Megawati, Presiden Susilo Bambang Yudoyono dan Presiden Joko Widodo, sebagai bahan kajian dan telaah terhadap peristiwa kekerasan dan pelanggaran HAM yang terjadi pada setiap era pemerintahan tersebut. Dan juga meminta data-data hasil kajian terhadap proyek-proyek inftastruktur dalam perspektif HAM pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo.
