MUHAMMADIYAH.OR.ID, YOGYAKARTA – Kepala Departemen Religious Studies UIN Walisongo Semarang, Sukendar, Ph.D menilai para kader ‘Aisyiyah perlu lebih banyak lagi yang terjun ke dunia parlemen dan terlibat dalam melakukan pendidikan politik.
Sebab kata dia, minimnya keterlibatan perempuan di parlemen membuat berbagai kebijakan yang semestinya produktif bagi kaum perempuan jadi tidak tergarap atau terakomodasi.
“’Aisyiyah bisa mengambil peran ini untuk melakuan pendidikan politik pada para kader termasuk menghapus mindset bahwa politik adalah domainnya laki-laki,” pesan Sukendar.
Dalam Seminar Pra-Muktamar di Universitas Aisyiyah Yogyakarta (UNISA), Kamis (14/4) itu Sukendar menilai kurangnya pendidikan politik juga berakibat pada suburnya politik identitas seperti saat ini. “Di antara kegagalan melakukan pendidikan politik mengakibatkan adanya politisasi agama sehingga orang tidak melihat (seorang politisi) dari kapabilitas-kemampuan yang dia miliki. Sehingga yang dijual kemudian adalah etnisitasnya, pakai pecinya, haji atau tidak dan lain-lain,” ungkapnya.
Di samping melakukan pendidikan politik dan mendorong para kader masuk ke parlemen, ‘Aisyiyah juga diharapkan agar terus memperjuangkan dakwah kultural yang telah mereka lakukan. Misalnya penguatan Keluarga Sakinah, hingga advokasi hukum bagi para perempuan dan anak korban kekerasan.
“Tentunya yang lebih penting lagi di tataran praksis dengan pendampingan korban misalnya pelayanan kesehatan melalui shelter rumah aman, pelatihan para legal untuk konseling psikologis keagamaan sehingga bisa dijadikan sumbangan kita bagi kemanusiaan dan pelaksanaan kita pada perintah Allah, innallaha ya’murukum bil-‘adli wal ihsan,” tuturnya.
“Saya percaya bahwa Allah yang memutuskan bahwa dakwah bil hal ini tidak sekarang atau besok, tidak sedikit atau banyak, pasti semua akan memiliki impact. Jadi warga Muhammadiyah harus menjadi cermin dengan Keluarga Sakinah ini. Dan kalau keluarga sakinah maka yang muncul adalah qaryah tayyibah (masyarakat sejahtera),” pungkasnya. (afn)
