MUHAMMADIYAH.OR.ID, JAKARTA – Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada Selasa (5/1) menerima silaturahim Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin di Kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah Jakarta.
Menkes yang didampingi Sekjend Kemenkes Oscar Primadi diterima langsung oleh Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu’ti dan pengurus MPKU PP Muhammadiyah. Sedangkan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Prof Haedar Nashir hadir melalui virtual, beserta jajaran Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Ketua Muhammadiyah Covid-19 Command Center (MCCC) Agus Samsuddin. Hadir pula Prof Muhadjir Effendi, Menko PMK RI, sekaligus Ketua PP Muhammadiyah. Anggota PP Muhammadiyah lainnya melalui zoom ialah Anwar Abbas, Syafiq Mughni, Dadang Kahmad, dan Agus Taufiqurrahman.
Menkes menyampaikan tujuan silaturahim tersebut selain memperkenalkan diri juga meminta masukan kepada Muhammadiyah terkait penanganan Covid-19, khususnya yang berkaitan dengan vaksin.
“Tugas menangani covid ini cukup berat, dan tidak cukup dapat dilakukan secara ekslusif oleh Kemenkes, harus inklusif bekerjasama dengan lembaga dan organisasi lain. Pendekatan pencegahan Covid-19 tidak cukup hanya dengan program, namun juga harus diikuti dengan Gerakan. Maka dengan kerendahan hati kami (Kemenkes) tidak mampu menangani covid-19 ini sendirian, dan membutuhkan bantuan organisasi lainnya, secara khusus dengan Muhammadiyah,” tutur Budi.
Sinergitas Kemenkes dan Muhammadiyah
Terdapat dua hal yang disebutkan oleh Menkes Gunadi yang dapat dilakukan oleh Muhammadiyah dalam membantu Kemenkes. Pertama, karena Muhammadiyah memiliki tenaga kesehatan yang besar, dan Muhammadiyah turut berperan dalam sektor kesehatan yang cukup dalam dan luas.
“Kedua pendekatan pendekatan sosial kultural, dalam menangani Covid ini tidak cukup hanya dengan pendekatan medis dan vaksin, harus ada perubahan perilaku manusia, karena protokol kesehatan saat ini sudah berbeda, dan untuk mengubah perilaku ini diperlukan peran Muhammadiyah yang secara defacto dilihat oleh masyarakat. Saya rasa Muhammadiyah bisa membantu mensosialiasikan perubahan perilaku ini secara luas kepada masyarakat,” imbuh Budi.
Sementara Ketua Umum PP Muhamamdiyah, Haedar Nashir mengatakan, dalam menangani covid-19 ini dibutuhkan fungsi manajerial dengan kebijakan dan langkah progresif.
“Terkait pandemi ini Muhammadiyah telah bergerak all out melalui MCCC, Aisyiyah, dan semua organ Persyarikatan sampai bawah baik dalam gerak keagaamaan maupun kesehatan,” tutur Haedar.
Muhammadiyah, lanjut Haedar dalam mengambil keputusan selalu berpijak pada temuan ilmiah dari pakar epidemologi dan kesehatan, selain dari aspek keagamaan dan sosial kemasyarakatan.
Pandangan Muhammadiyah Soal Vaksin
Kemenkes harus memastikan kebijakan yang benar optimal dalam menangani Covid-19. Termasuk dalam memperhatikan dan melindungi tenaga kesehatan serta kondisi lapangan di seluruh rumah sakit di Indonesia, betapa berarnya beban menghadapi pandemi ini. Pastikan penanganan dan daya tampung RS dalam menangani Covid-19 benar-benar berjalan sebagaimana mestinya. Muhammadiyah siap untuk terus bergerak dan bekerjasama secara serius dan tersistem.
“Di situasi saat ini kami ingin bekerjasama dengan Kemenkes dan memastikan bahwa usaha di bidang kesehatan dalam menghadapi pandemi ini dibutuhkan Kerjasama dan kita dapat mengatasi persoalan ini dengan sebaik baiknya,” jelas Haedar.
Mengenai vaksin, Haedar menyatakan bahwa vaksin merupakan keniscayaan sebagai bagian dari usaha menghadapi Covid-19. Seraya meminta Menkes dan pemerintah seksama khususnya yang menyangkut keamanan dan kehalalan, disertai keterbukaan.
Sementara Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah dr Agus Taufiqurrahman yang membidangi MPKU bersama Ketua MCCC Agus Samsudin bersepakat bahwa Muhammadiyah mendukung pelaksanaan vaksinasi sebagai bagian dari upaya penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia, setelah semua kaidah keamanan, keefektifan dan kehalalan vaksin terpenuhi sesuai standar Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Rekomendasi Muhammadiyah Terkait Vaksin
Berikut rekomendasi yang disampaikan dalam pertemuan tersebut:
1. Muhammadiyah mendukung Badan POM harus tetap independen dan transparan dalam penentuan keamanan dan tes netralisasi vaksin.
2. Muhammadiyah mendukung independensi MUI menjalankan perannya dalam penentuan kehalalan vaksin, dan siap menjadi bagian dari proses tersebut.
3. Penanganan pandemi tidak semata-mata diselesaikan dengan vaksin, oleh sebab itu pemerintah penting untuk menerapkan strategi komunikasi, edukasi dan kampanye yang tepat terkait fungsi vaksin. Pemerintah harus memastikan proses monitoring dan evaluasi pasca vaksinasi.
4. Muhammadiyah dengan infrastruktur kesehatan yang dimiliki ikut bersama-sama mensukseskan program vaksinasi untuk mengatasi pandemi Covid-19 di Indonesia.
5. Walaupun telah dilakukan vaksinasi diharapkan kepada masyarakat untuk tetap ketat dalam penegakan 3M (Memakai Masker, Menjaga Jarak, Mencuci Tangan) dan 3T (Testing, Tracing, Treatment).
Discussion about this post