MUHAMMADIYAH.OR.ID, JAKARTA – Di Indonesia, penyediaan akses dan fasilitas pendidikan merupakan tugas negara yang tercakup dalam amanat Konstitusi. Alinea keempat Pembukaan UUD 1945 menyebut salah satu tujuan NKRI adalah mencerdaskan kehidupan bangsa.
“Secara konstitusional ini amanat dan harus dipikul oleh negara. Sehingga kata Bung Hatta kalau ada pihak swasta mengambil peran ini, maka pemerintah wajib membantunya,” terang Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Anwar Abbas.
Dalam program Dialektika TvMu, Sabtu (6/8), Anwar Abbas berpendapat kolaborasi antara pemerintah dan swasta dalam penyediaan akses pendidikan merupakan hal yang urgent. Apalagi jika pemerintah berkehendak menjadikan Indonesia sebagai negara maju.
“Dalam teorinya, semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat, maka semakin turun tingkat kemiskinannya. Sebaliknya, semakin rendah tingkat pendidikan masyarakat, maka semakin tinggi tingkat kemiskinannya,” kata Anwar.
“Karena itu, kalau kita ingin menjadi masyarakat yang sejahtera, maka kita harus berusaha agar bagaimana pendidikan anak-anak kita itu tinggi. Minimal mereka SMA dan lanjut ke perguruan tinggi,” imbuhnya.
Namun, permasalahan yang saat ini tengah dihadapi menurut Anwar adalah mahalnya biaya pendidikan, termasuk biaya pendidikan tinggi.
Hal ini dipicu oleh lemahnya pendapatan masyarakat sehingga pemerintah harus bekerja lebih keras meski alokasi pembiayaan pendidikan dari APBN telah dialokasikan sebanyak 20 persen.
“Yang jadi masalah adalah tingkat pendapatan masih terseok-seok. Sementara biaya kuliah tetap bahkan meningkat sehingga orang tua sangat terbebani untuk membiayai perkuliahan anaknya. Di sinilah saya melihat dilema yang harus kita pecahkan bersama-sama,” tutur Anwar.
“Kalau jumlah orang kuliah menurun maka tingkat produktivitas masyarakat juga menurun. Maka keinginan kita untuk memperoleh kemajuan jadi terganggu. Oleh karena itu pemerintah, masyarakat dan dunia pendidikan tinggi harus duduk bersama,” tegasnya. (afn)
