MUHAMMADIYAH.OR.ID, JAKARTA — Kemenko PMK RI menaruh harapan pada Lembaga Resiliensi Bencana Muhammadiyah (MDMC, Muhammadiyah Disaster Management Center) untuk meningkatkan resiliensi bencana di Indonesia yang berkelanjutan lewat berbagai program yang dimiliki.
Hal tersebut disampaikan oleh plt. Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana Kemenko PMK, Sorni Paskah Daeli dalam Rapat kerja nasional MDMC di Universitas Muhammadiyah Tangerang (UMT), Jumat (7/7).
“Resiliensi berkelanjutan dimaknai sebagai kemampuan mewujudkan lingkungan yang tangguh dalam menghadapi bencana baik secara struktural maupun non-struktural. Tidak hanya memiliki kesiapan infrastruktur tahan bencana yang memadai namun juga kapasitas masyarakat yang sadar dan tangguh terhadap bencana,” ucapnya.
Kiprah MDMC yang sudah go internasional diharapkan mampu mendukung pemerintah meningkatkan kapasitas mitigasi dan resiliensi bencana yang dimiliki oleh masyarakat secara pentahelix (melibatkan pemerintah, komunitas, sektor swasta, akademisi, dan media).
Urgensi peningkatan kapasitas resiliensi dan mitigasi bencana, kata dia perlu dilakukan mengingat frekuensi bencana di Indonesia cukup tinggi.
Menurut World Bank, Indonesia berada di peringkat 12 dari 35 negara dengan risiko bencana yang tinggi. Data bencana BNPB juga menunjukkan tahun 2022 telah terjadi 3.544 bencana dan bahkan hingga pertengahan tahun 2023 saja telah terjadi 1.871 bencana.
Pemerintah sendiri menurutnya telah melaksanakan sekian kebijakan terkait mitigasi dan resiliensi. Misalnya Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang implementasinya disusun dalam Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) 2020-2044.
Selain itu, pemerintah juga telah merekomendasikan ketangguhan berkelanjutan (sustainable resilience) bagi setiap negara untuk mengatasi bencana lewat forum Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) ke-7 tahun 2022 di Bali, Indonesia.
“Resiliensi berkelanjutan perlu didorong untuk diselenggarakan mulai dari tingkat lokal dan dilakukan secara terus menerus dengan dukungan kolaborasi multistakeholder. Sangat penting untuk membangun kesadaran kolektif masyarakat dalam menumbuhkan budaya sadar bencana karena masyarakat memiliki potensi sebagai pihak pertama yang terkena dampak dan merespon bencana yang terjadi,” tambah Sorni.
“Karena itu saya berpesan agar Rapat Kerja (MDMC) ini menghasilkan rekomendasi dan konsep terbaik khususnya untuk mendukung pemerintah mewujudkan masyarakat Indonesia yang tangguh bencana,” pungkas Soni.
Hadir pula dalam kesempatan ini Ketua PP Muhammadiyah dr. Agus Taufiqurrahman, Rektor UMT Ahmad Amarullah, Ketua MDMC PP Muhammadiyah Budi Setiawan, Asisten Deputi Bidang Asisten Deputi Bidang Kedaruratan dan Manajemen Pasca Bencana Kemenko PMK Nelwan Harahap dan perwakilan BNPB. (afn)
