MUHAMMADIYAH.OR.ID, JAKARTA—Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Bidang Pendidikan, Muhadjir Effendy mengapresiasi langkah kreatif yang dilakukan oleh Muhammadiyah terkait dengan masalah pendidikan dan pandemi covid-19.
Muhadjir bersyukur Muhammadiyah memiliki kecakapan untuk memberi solusi pada setiap masalah yang dihadapi oleh masyarakat secara luas. Khususnya masalah pendidikan di masa pandemi covid-19.
“Ternyata ada langkah-langkah yang cukup kreatif, yang dilakukan oleh segenap pelaku, agen dari lingkungan pendidikan Muhammadiyah di semua level mulai dari pendidikan di usia dini sampai perguruan tinggi,” tutur Muhadjir pada (13/2) di acara Pembukaan Rakornas Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) PP Muhammadiyah.
Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) ini mengakui kecakapan Muhammadiyah dalam mencari solusi pendidikan di masa pandemi. Menurutnya, yang dilakukan oleh Muhammadiyah ini merupakan hasil refleksi dari QS. Al Insyirah ayat 5 dan 6.
Menjelaskan dua ayat tersebut, Muhadjir menyebut bahwa setiap masalah yang dihadapi oleh manusia merupakan tahapan atau tingkatan untuk menuju yang lebih tinggi dan lebih baik. Ujian dan kemudahan atau solusi merupakan dua hal yang selalu ada dan dihadapi dalam fase kehidupan.
“Kalau satu urusan sudah selesai tidak boleh berhenti, melainkan harus beranjak kepada urusan yang berikutnya dan hanya kepada Allah lah kita memohon pertolongan atau kepada Allahlah kita berharap,” tuturnya.
Oleh karena itu dia mengapresiasi Majelis Dikdasmen yang telah mengambil langkah kreatif dan hikmah dalam masalah ini. Pada kesempatan ini Muhadjir menyampaikan tiga hal yang menjadi urusan tetap dunia pendidikan, yaitu urusan kualitas, kuantitas, dan relevansi.
“Sudah saatnya kita tancap gas soal kualitas, dah tidak perlu terlalu mengejar kuantitas jumlah sekolah. Yang berikutnya relevansi, betapapun kita menegaskan identitas, namun tetap harus relevan dan menjawab social demands,” ungkapnya.
Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) ini menerangkan, maka kebijakan yang dibuat tentang pendidikan berporos pada tiga hal itu. Pertama kebijakan yang dibuat untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Kedua, kebijakan yang dibuat berkaitan dengan kuantitas yang berkaitan dengan akses, kecukupan maupun ketersediaan sarana pendidikan, dan ketiga adalah relevansi.
“Saya rasa Majelis Dikdasmen perlu mempertajam di tiga agenda itu, tentang kualitas, kemudian kuantitas, dan relevansi itu,” tutur Muhadjir.
