MUHAMMADIYAH.OR.ID, BANTUL – Akibat overload atau kelebihan muatan sampah, Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menutup Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan mulai 23 Juli hingga 5 September 2023.
Tanpa solusi yang jelas, penutupan ini dipastikan membawa dampak bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat di daerah tersebut.
Menanggapinya, Sekretaris Majelis Lingkungan Hidup (MLH) Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Gatot Supangkat menilai perlunya masyarakat mengenal pengelolaan sampah 3 R (Reduction, Reuse, Recycle) dengan penekanan pada program reduction, karena reuse dan recycle hanya bersifat menunda.
“Permasalahan lingkungan adalah masalah perilaku, jadi yang paling penting adalah mengubah perilaku masyarakat dengan program yang strategis. Budaya itu kan perilaku yang diulang-ulang, maka yang harus diubah perilakunya,” ujar Gatot, Rabu (9/8).
Secara konseptual, metode pengelolaan sampah 3 R menurutnya dapat dilakukan melalui pendidikan dan teladan yang diberikan oleh tokoh pemerintah, baik eksekutif, legislatif, dan yudikatif bersama seluruh jajarannya.
Selain pendidikan dan percontohan (teladan), dukungan dari sisi aturan operasional yang tegas juga dianggap penting olehnya. Penekanan program reduction, menurutnya juga harus diupayakan selesai di tingkat hulu.
“Inilah pendukung dari program di atas, yaitu teknologi pengolahan sampah. Monitoring dan Evaluasi perlu dilakukan secara periodik atau berkala untuk menjamin keberlanjutan dan capaian program atau keberhasilannya,” ujar Gatot.
Di tingkat komunitas, pengalokasian anggaran desa juga diharapkan bisa menjadi dukungan untuk program pengelolaan sampah berbasis berbasis RT atau RW. Upaya-upaya tersebut menurut Gatot perlu dilaksanakan segera mengingat permasalahan sampah bisa jadi melebar ke masalah kesehatan akibat sampah yang menumpuk, hingga kebakaran lahan.
Secara terpisah, pemerintah kabupaten Bantul merespon penutupan TPA Piyungan melalui SK Nomor 333 Tahun 2023 tentang Status Darurat Pengelolaan Sampah. Dalam SK itu disebutkan perlunya refocusing anggaran di tingkat kalurahan untuk pengelolaan sampah dari tingkat desa.
Salah satu yang akan di-refocusing adalah anggaran dari Program Pembangunan Berbasis Masyarakat Padukuhan (PPBMP) sebesar Rp 50 juta. Dengan pengelolaan sampah dari tingkat desa diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan sampah di Bantul. (afn)
Hits: 6962
