MUHAMMADIYAH.ID, JAKARTA – Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) PP Muhammadiyah turut hadir dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi X DPR RI secara virtual terkait rancangan Peta Jalan Pendidikan Nasional 2020-2035, Selasa (12/1).
Melalui Sekretaris Dikdasmen PP Muhammadiyah Alpha Amirrachman Pemerintah diminta agar semua perencanaan Peta Jalan harus beriringan dengan UU terdahulu dan tidak tumpang tindih.
“Semua ini harus selaras dengan UU Sisdiknas dan peraturan lainnya agar tidak ada tabrakan, contoh UU Sisdiknas mengamanatkan masih adanya UN, namun pada peta jalan UN diganti,” ujarnya.
Peta Jalan Pendidikan Nasional 2020-2025 merupakan gagasan dari Mendikbud Nadiem Makarim agar peserta didik mampu terbentuk menjadi Pelajar Pancasila. Program Merdeka Belajar adalah instrumen yang digunakan untuk tujuan itu.
Pelajar Pancasila sendiri menurut Nadiem adalah pelajar yang memiliki enam ciri yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebhinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri.
Meski menyambut baik, Alpha meminta agar Pemerintah juga memperhatikan kepastian hukum agar Peta Jalan tidak malah menimbulkan konflik pada saat berjalan.
Alpha juga meminta agar Peta Jalan dibentuk secara makro, dan kebijakan detil dikelompokkan ke dalam rencana strategis (renstra) pendidikan. Pendidikan ke depan menurutnya juga harus berjalan secara holistik antara agama, moral, budaya, kemampuan otak, karakter dan keterampilan.
“Kami berharap nilai-nilai luhur keagamaan itu benar-benar tercermin dalam bentuk living values, nilai yang hidup dan berkembang dalam ekosistem pendidikan di sekolah. Jadi tidak parsial (terpisah-pisah), tapi terintegerasi secara holistik,” jelas Alpha.
Terakhir, Alpha berharap agar Peta Jalan Pendidikan juga memuat pendidikan keberagaman. Yakni memperkenalkan perbedaan dan berusaha mencari persamaan yang bisa dikompromikan.
“Ini perlu didorong dan ditanamkan di ekosistem sekolah,” harapnya. (afn)
