MUHAMMADIYAH.ID, JAKARTA – Kawal dukungan kebijakan politik Luar Negeri Republik Indonesia, Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga Muhsin Syihab berkunjung ke Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah Jakarta, Kamis (4/3).
Ditemui langsung oleh Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti, Muhsin menyampaikan bahwa lembaga yang dipimpinnya bertugas untuk menjembatani semua lembaga pemerintah dan non pemerintah untuk memajukan kontribusi mengawal proses kebijakan luar negeri RI.
“Jadi tadi ada beberapa hal yang kami sampaikan. Selain berkonsultasi, kami juga ingin membangun sinergi untuk isu-isu yang menjadi concern utama, yaitu isu-isu umat Islam dan Keislaman,” ungkap Muhsin setelah pertemuan.
Masalah Palestina
Terkait masalah Palestina, Muhsin Syihab menuturkan bahwa Abdul Mu’ti berharap Kemenlu memperkuat edukasi kepada masyarakat bahwa masalah konflik antara Palestina dan Israel bukan konflik agama.
“Bahwa konfik Palestina Israel sebetulnya adalah masalah yang berakar pada ketidakadilan, penindasan dan bukan semata-mata konflik agama yang bisa membakar emosi masyarakat di lapangan, karena di Israel ada juga umat muslim. Di Palestina ada juga Yahudi, dan ada juga Yahudi di Israel yang mengkritik kebijakan pemerintahnya,” ujarnya.
Abdul Mu’ti sendiri menegaskan bahwa penting bagi Kemenlu RI untuk memperjuangkan perdamaian di Timur Tengah melalui terciptanya Two State Solution yang saling menghargai hukum dan kedaulatan masing-masing sesuai pedoman hukum internasional.
“Jadi ini adalah masalah ketidakadilan, penindasan. Dan kami juga menegaskan bahwa Kementerian Luar Negeri tetap memegang prinsip untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsa Palestina,” tegasnya.