MUHAMMADIYAH.ID, JAKARTA – Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu’ti menganggap bahwa selama ini sistem pemerintahan di Indonesia belum mengakomodasi terwakilkannya suara kelompok minoritas.
Sebagai contoh, Mu’ti menyatakan bahwa komposisi lembaga negara baik MPR, DPR, dan DPD masih dipilih berdasarkan rumus suara terbanyak. Tak terjaminnya suara minoritas dianggap Mu’ti sebagai sandungan dalam menciptakan demokrasi yang sehat.
“Dalam konteks politik saya kira sistem ini memang perlu kita tinjau ulang sehingga memastikan bahwa kelompok-kelompok di Indonesia seberapa pun jumlahnya dengan berapa suku itu memang tetap punya representasi sehingga suara mereka itu didengar dan suara mereka itu menjadi bagian dari kebhinekaan Indonesia yang telembaga di dalam lembaga tinggi negara. Sehingga wajah Indonesia itu adalah wajah mereka yang juga ikut menentukan karena berada pada sistem yang menjadi bagian dari milik kita bersama,” terangnya.
Dalam forum Seminar dan Dialog 50 Tahun CSIS Indonesia, Senin (26/7) Abdul Mu’ti mengusulkan agar ada sistem yang menjamin proporsi keanggotaan kelompok minoritas lewat sistem selain pemilu.
“Misalnya tetap ada wakil daerah dan golongan, sebab kalau tidak ada seperti itu maka kelompok minoritas itu kalau dia tidak ditunjuk, tidak diangkat, maka dia tidak akan punya wakil. Sementara ini, kelompok-kelompok minoritas itu bisa terwakili kalau memang ada anggota DPR dan anggota MPR yang ditunjuk, bukan dipilih,” katanya.
“Saya kira kita bisa melihat contohnya (parlemen) Prancis itu kan tidak semuanya dipilih. Ada yang diangkat. Toh, itu juga disebut sebagai demokrasi. Sehingga karena itu menurut saya memang perlu ada perubahan dalam komposisi anggota MPR. Nah mekanismenya nanti tentu diatur dalam perundangan,” usul Mu’ti.
Hits: 33
